Miris! Korban Bully karena Anak Pemulung Justru Dikeluarkan dari Sekolah di Bandar Lampung

BANDAR LAMPUNG – Kasus perundungan di dunia pendidikan kembali mencoreng wajah sekolah yang mengaku ramah anak. Seorang siswi SMP Negeri 13 Bandar Lampung, berinisial GDS (17), mengaku dikeluarkan dari sekolah setelah menjadi korban bullying karena pekerjaan ibunya sebagai pemulung.

Kisah memilukan itu viral di media sosial setelah GDS menceritakan sendiri perlakuan yang diterimanya. Ia mengaku sering dihina dan direndahkan teman-temannya karena latar belakang ekonomi keluarganya. “Saya sering diejek anak pemulung, anak tukang rongsokan. Saya malu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa,” tutur GDS, Senin (20/10/2025).

GDS menyebut, setelah terus-menerus menjadi sasaran ejekan, pihak sekolah justru mengeluarkannya dengan alasan yang tidak jelas. “Saya dikeluarkan saat masih duduk di kelas VIII. Katanya karena sering bermasalah, padahal saya cuma diam kalau diejek,” ujarnya.

Kini, GDS tinggal bersama ibunya, Misna Megawati (42), di rumah sederhana di belakang SMKN 8 Bandar Lampung. Misna setiap hari bekerja memungut barang bekas untuk menyambung hidup. “Anak saya sebenarnya rajin sekolah, tapi dia sering pulang menangis. Setelah itu, malah tidak diterima sekolah lagi,” ungkap Misna.

Yang lebih menyakitkan, sekolah tempat GDS belajar sebelumnya dikenal sebagai “Sekolah Ramah Anak”. Namun ketika dikonfirmasi, pihak sekolah menepis tuduhan bahwa mereka menelantarkan korban perundungan. “Kami tetap berkomitmen pada prinsip sekolah ramah anak. Tidak benar jika kami menolak siswa,” kata Kepala Sekolah singkat.

Pernyataan itu justru menuai kritik. Aktivis pendidikan di Lampung, Laila Kurniasih, menilai sekolah telah gagal menjalankan tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi siswa. “Sekolah tidak boleh menjadi tempat di mana korban justru disingkirkan. Kalau GDS sampai berhenti sekolah karena bully, itu artinya sistem perlindungan anak tidak berjalan,” tegasnya.

Menurut Laila, kasus seperti ini tidak bisa dianggap sepele. “Bullying berbasis status sosial semakin sering terjadi. Anak dari keluarga miskin lebih rentan dijadikan bahan ejekan, dan kalau sekolah tidak tanggap, mereka kehilangan kepercayaan diri sekaligus masa depan,” katanya.

Laila juga mendesak Dinas Pendidikan Bandar Lampung untuk segera turun tangan dan mengembalikan hak belajar GDS. “Negara wajib hadir. Jangan biarkan anak kehilangan hak pendidikannya hanya karena kemiskinan,” ujarnya.

Kisah GDS menggambarkan kenyataan pahit dunia pendidikan di Indonesia: sekolah yang seharusnya menjadi tempat tumbuh, justru berubah menjadi ruang diskriminasi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. ***