Polwan dan Legislator Blitar Digerebek di Hotel Batu, Kasus Cinta Terlarang Kini Berujung Sanksi Etik

JAKARTA – Skandal asmara yang melibatkan aparat dan pejabat publik kembali mencuat. Seorang polwan Polres Blitar Kota, berinisial Bripka NW, dan seorang anggota DPRD Kota Blitar dari Fraksi PPP, GP, terseret kasus dugaan perselingkuhan setelah digerebek di sebuah hotel di kawasan Ngaglik, Kota Batu, Sabtu (18/10/2025) dini hari.

Kasi Humas Polres Batu, Iptu M. Huda, menjelaskan, penggerebekan dilakukan setelah suami Bripka NW melaporkan dugaan hubungan gelap istrinya. “Laporan masuk sekitar pukul 04.00 WIB. Saat kami mendatangi lokasi, ditemukan Bripka NW di dalam kamar sendirian,” ujarnya, Rabu (22/10/2025).

Meski pria yang diduga selingkuhannya, GP, tidak ada di tempat, penyidik menemukan barang bukti pribadi yang menguatkan kecurigaan. “Kami menemukan pakaian, telepon genggam, dan sejumlah barang pribadi lain. Termasuk mobil Toyota Innova milik GP yang digunakan oleh Bripka NW,” jelas Huda.

Ia menegaskan, tim penyidik masih mengembangkan kasus ini dan mengumpulkan bukti ilmiah untuk memastikan keterlibatan GP. “Kami tunggu hasil scientific crime investigation agar semuanya jelas dan tidak menimbulkan fitnah,” katanya.

Sementara itu, Polres Blitar Kota membenarkan bahwa pria yang disebut dalam laporan adalah anggota DPRD aktif. “Benar, inisial GP adalah anggota dewan. Namun, karena lokasi kejadian di wilayah hukum Batu, penanganannya dilakukan oleh Polres Batu. Kami fokus pada penegakan kode etik terhadap Bripka NW,” ujar Kasi Humas Polres Blitar Kota, Iptu Samsul Anwar.

Kasus ini mengguncang lingkungan politik Blitar. GP diketahui menjabat sebagai Ketua Fraksi PPP DPRD Kota Blitar. Menyikapi hal itu, Ketua DPC PPP Kota Blitar, Agus Zunaidi, mengonfirmasi bahwa partai telah mengajukan penggantian jabatan GP.

“Kami sudah bersurat ke Ketua DPRD untuk mengganti posisi ketua fraksi PPP agar GP bisa fokus menyelesaikan masalah pribadinya. Kami ingin menjaga marwah partai,” kata Agus saat dihubungi, Selasa (21/10/2025).

Agus menolak berkomentar terkait kehidupan pribadi GP, namun menegaskan bahwa PPP menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum dan etika. “Partai tetap menjunjung tinggi disiplin dan moralitas kader. Jika terbukti, tentu ada sanksi tegas,” tambahnya.

Dari informasi yang beredar, hubungan antara Bripka NW dan GP disebut telah berlangsung cukup lama. Kecurigaan mulai mencuat setelah suami Bripka NW mengantongi bukti komunikasi dan aktivitas keduanya, hingga akhirnya melapor ke polisi.

Kini, dua institusi besar—Polri dan DPRD Blitar— berada di bawah tekanan publik untuk menindak tegas kasus ini. Polwan yang terlibat dapat dijatuhi sanksi etik berat hingga pemecatan, sementara GP berpotensi diberhentikan dari jabatannya di parlemen.

Kasus ini bukan hanya membuka sisi gelap hubungan pribadi di kalangan pejabat publik, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas dan moralitas aparat serta wakil rakyat yang seharusnya menjadi teladan bagi masyarakat. ***