Akademisi Unair: Sanksi IOC ke Indonesia Cermin Tekanan Politik Global, KOI Harus Bergerak Cepat

JAKARTA – Keputusan Komite Olimpiade Internasional (IOC) menjatuhkan sanksi kepada Indonesia akibat pembatalan visa atlet Israel di Kejuaraan Senam Artistik Dunia 2025 memunculkan reaksi dari kalangan akademisi. Dosen Hubungan Internasional Universitas Airlangga (Unair), Probo Darono Yakti, menilai langkah IOC terlalu tergesa dan sarat dengan tekanan politik global. Ia mendorong Komite Olimpiade Indonesia (KOI) segera mengambil langkah diplomatik untuk menjelaskan posisi Indonesia.

“KOI harus segera melakukan klarifikasi resmi kepada IOC. Tegaskan bahwa keputusan pemerintah mencabut visa atlet Israel bukan tindakan diskriminatif, melainkan keputusan yang dipengaruhi oleh dinamika sosial dan politik dalam negeri,” ujar Probo, Jumat (24/10/2025).

Menurut Probo, respons Indonesia harus bersifat terbuka dan diplomatis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman internasional. Ia menilai langkah komunikasi yang dilakukan secara terbuka bisa menghindarkan Indonesia dari tuduhan pelanggaran prinsip non-diskriminasi IOC. “Tanggapi secara proporsional dan jangan emosional. Ini bukan sekadar masalah olahraga, tetapi menyangkut citra dan posisi diplomatik Indonesia di dunia,” ujarnya.

Probo juga menekankan pentingnya peran Kementerian Luar Negeri dalam mengedepankan sport diplomacy atau diplomasi olahraga untuk mengimbangi tekanan politik internasional. “Kemenlu perlu mengedepankan dialog dan menjelaskan bahwa keputusan ini lahir dari prinsip kemanusiaan dan solidaritas terhadap Palestina, bukan kebencian terhadap bangsa tertentu,” jelasnya.

Sebelumnya, IOC menjatuhkan empat sanksi terhadap Indonesia setelah pemerintah menolak kehadiran atlet Israel di ajang Kejuaraan Senam Artistik Dunia yang digelar di Jakarta. Keputusan tersebut diambil pemerintah setelah menerima aspirasi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku tuan rumah.

Probo menilai, langkah cepat IOC dalam menjatuhkan sanksi menunjukkan adanya standar ganda dalam tata kelola lembaga olahraga internasional. Ia menyinggung bahwa IOC dan FIFA selama ini tidak konsisten dalam menerapkan prinsip keadilan. “IOC cepat sekali bertindak saat Israel protes, tapi mereka diam ketika Palestina diserang. Begitu juga FIFA yang tidak bereaksi ketika AS melarang delegasi Iran hadir di undian Piala Dunia 2026,” katanya.

Menurutnya, lembaga olahraga dunia kerap terjebak dalam tarik menarik kepentingan geopolitik. “Idealnya olahraga menjadi ruang netral yang menjunjung nilai kemanusiaan universal. Tapi faktanya, keputusan-keputusan mereka sering kali tunduk pada kekuatan politik dan ekonomi negara besar,” ujar Probo.

Ia menambahkan, situasi ini harus dijadikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat posisi diplomasi olahraga di forum internasional. “Kita perlu punya strategi yang tidak hanya reaktif, tapi juga proaktif. Jangan sekadar merespons sanksi, tapi tunjukkan bahwa Indonesia punya prinsip dan moral politik luar negeri yang konsisten terhadap kemanusiaan,” tegasnya.

Probo menilai, langkah klarifikasi yang disertai komunikasi publik yang kuat akan membantu Indonesia mengembalikan kepercayaan IOC dan memperbaiki posisi diplomatiknya di dunia olahraga internasional. “Olahraga seharusnya menjadi jembatan perdamaian, bukan alat tekanan politik. Di sinilah pentingnya peran KOI dan Kemenlu untuk memperjuangkan narasi Indonesia,” pungkasnya. ***