Menolak APBN untuk Whoosh, Purbaya Hadapi Badai Tekanan dari Elite Kekuasaan

JAKARTA – Langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak penggunaan APBN untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) kini berbuntut panjang. Keputusan fiskal yang seharusnya bersifat teknis berubah menjadi isu politik yang mengguncang lingkar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Penolakan itu, yang dilandasi prinsip bahwa utang proyek harus menjadi tanggung jawab konsorsium dan bukan rakyat, justru menempatkan Purbaya di posisi sulit. Di satu sisi, ia menjaga integritas fiskal negara. Namun di sisi lain, sikapnya dianggap “tidak sejalan” dengan kepentingan politik dan ekonomi kelompok kuat di pemerintahan.

“Purbaya bukan politisi, dia teknokrat murni. Tapi justru di situ kelemahannya. Ia tidak punya pelindung politik di DPR,” ujar pengamat intelijen dan geopolitik Amir Hamzah, Jumat (24/10/2025).

Menurut Amir, tanda-tanda tekanan terhadap Purbaya kini mulai terlihat jelas. “Komisi XI DPR sudah mulai menggiring opini bahwa Purbaya tidak komunikatif. Ini langkah awal untuk membangun narasi bahwa dia tidak cocok dengan kabinet,” katanya.

Dari kacamata geopolitik, keputusan fiskal Purbaya bukan sekadar urusan angka, melainkan soal peta kekuasaan. Proyek Kereta Cepat Whoosh selama ini dikaitkan dengan dua figur berpengaruh: Luhut Binsar Pandjaitan dan mantan Presiden Joko Widodo, keduanya memiliki peran besar dalam pembangunan infrastruktur strategis nasional. 

“Ketika Purbaya menolak skema pembiayaan yang terkait jaringan pro-Luhut, dia bukan hanya menolak kebijakan, tapi juga mengguncang ekosistem kekuasaan lama yang masih berpengaruh di era Prabowo,” jelas Amir.

Ia menyebut, tekanan politik terhadap Purbaya kini berjalan melalui tiga tahap operasi halus:

1. Framing media, membangun opini bahwa Kemenkeu lamban dan tidak seirama dengan kabinet;

2. Tekanan legislatif, lewat pemanggilan Komisi XI dan narasi tentang lemahnya komunikasi;

3. Isolasi politik, ketika dukungan dari sesama menteri mulai melemah, membuka jalan bagi skenario reshuffle.

“Kalau tekanan terus meningkat hingga akhir tahun, reshuffle bisa menjadi solusi politik yang paling mudah diambil Presiden,” ujar Amir.

Namun, di balik ancaman politik itu, banyak kalangan menilai Purbaya tengah menjalankan fungsinya secara benar. Ia berupaya menjaga disiplin fiskal agar APBN tidak menjadi korban pembiayaan proyek yang tidak berkelanjutan.

“Dalam logika ekonomi, Purbaya benar. Tapi dalam logika politik, kebenaran itu bisa dibaca sebagai pembangkangan,” kata Amir.

Selain berdimensi ekonomi, proyek Whoosh juga punya nuansa geopolitik internasional, melibatkan investasi dan kontrak asing. Penolakan Purbaya terhadap pembiayaan dari APBN bisa menimbulkan sinyal negatif di mata investor tertentu. “Di situlah sumber tekanan dari luar negeri bisa ikut bermain,” tambah Amir. 

Sejumlah sumber di pemerintahan menyebut bahwa wacana reshuffle kabinet ekonomi memang sempat dibahas dalam rapat terbatas, meski belum ada keputusan final dari Presiden. Namun, tekanan politik yang berlapis—baik dari parlemen, elite ekonomi, maupun media—membuat posisi Purbaya kian rawan.

“Situasi ini mencerminkan realitas kekuasaan pasca-transisi pemerintahan. Siapa yang tidak punya perlindungan politik, cepat atau lambat akan tersingkir,” ujar Amir.

Terlepas dari itu, Purbaya tetap dipandang sebagai simbol teknokrat yang memilih berpihak pada akal sehat fiskal ketimbang kompromi politik. Dalam sistem politik yang sering kali menomorduakan prinsip, sikap seperti itu memang berisiko tinggi.

“Purbaya mungkin tak menang dalam politik, tapi dia menegakkan integritas di tengah badai kekuasaan,” tutup Amir Hamzah. ***