Cegah Korupsi, KPK Dorong Kepala Daerah di Lampung Aktif Bangun Dialog dan Integritas

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menyerukan pentingnya kebersamaan dan komunikasi rutin antarpejabat daerah sebagai kunci pencegahan korupsi. Ia menilai, ruang-ruang diskusi antara kepala daerah, bupati, wali kota, dan aparat pengawasan internal harus diperbanyak agar potensi penyimpangan bisa dideteksi sejak awal.

“Kalau ingin daerah bebas korupsi, jangan hanya andalkan penindakan. Seringlah duduk bersama, bahas permasalahan nyata di lapangan. Itu langkah sederhana tapi paling efektif,” kata Setyo dalam pertemuan koordinasi antikorupsi di Provinsi Lampung, Kamis (6/11/2025).

Menurutnya, pencegahan korupsi perlu dilakukan secara kolaboratif dengan mengedepankan prinsip saling mengingatkan antarinstansi. Ia menegaskan, pendidikan dan pencegahan tetap menjadi prioritas utama, sementara penindakan hanya dilakukan bila peringatan diabaikan.

“Pencegahan tetap jadi fokus utama. Tapi kalau masih ada yang melanggar, tentu kami tindak. Itu bagian dari efek jera,” ujarnya.

Setyo menambahkan, semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan Presiden RI harus diterjemahkan ke dalam aksi nyata di daerah. Ia meminta seluruh pejabat publik menjadikan integritas sebagai fondasi kebijakan dan pelayanan publik.

“Presiden sudah menegaskan korupsi adalah musuh bersama. Maka tugas kita adalah melaksanakan sesuai fungsi masing-masing dengan semangat integritas,” tegasnya.

Lebih lanjut, Setyo mengingatkan agar pemerintah daerah tidak hanya sibuk menjalankan urusan teknis pemerintahan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan tidak membuka ruang penyalahgunaan wewenang. “Pencegahan tidak kalah penting dari penegakan hukum. Duduk bersama, evaluasi, dan awasi setiap kebijakan agar tetap transparan,” katanya.

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, yang turut hadir dalam kegiatan itu menegaskan bahwa pembangunan daerah yang berintegritas sejalan dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyebut, kolaborasi dan transparansi menjadi modal penting untuk membangun kepercayaan publik.

“Integritas harus jadi budaya. Pemerintah, aparat, dan masyarakat harus kompak melawan korupsi. Pemerintahan yang bersih adalah fondasi kemajuan Lampung,” ujar Rahmat.

Rahmat juga menekankan pentingnya peran kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, terutama di sektor unggulan seperti pertanian singkong. “Negara tidak boleh menyerahkan semua pada pasar. Pemerintah harus hadir untuk memastikan kebijakan berpihak pada masyarakat,” jelasnya.

Pesan KPK di Lampung ini menjadi pengingat bahwa melawan korupsi tidak selalu dengan tangan besi, tapi bisa dimulai dengan langkah sederhana: membangun ruang komunikasi, memperkuat kejujuran, dan menumbuhkan kesadaran bersama di setiap tingkatan pemerintahan. ***