Tragedi Irene Sokoy: Dari Speedboat ke RS, Berujung Kematian di Tengah Sistem Rujukan yang Macet

JAYAPURA – Perjalanan panjang Irene Sokoy, ibu hamil asal Kampung Hobong, Distrik Sentani, berakhir tragis saat ia mengembuskan napas terakhirnya bersama bayi yang dikandungnya, Senin (17/11/2025). Tewasnya Irene memicu gelombang kemarahan publik setelah keluarga menyebut ia ditolak sejumlah rumah sakit di Jayapura ketika membutuhkan pertolongan darurat.

Keluarga menceritakan, Irene mulai mengeluh sakit kuat sejak dini hari. Sekitar pukul 03.00 WIT, mereka membawa Irene menggunakan speedboat dari Kampung Kensio menuju RSUD Yowari. Di sana, Irene dirujuk ke RS Abepura, namun keluarga menyebut tidak mendapatkan pelayanan. Mereka melanjutkan ke RS Dian Harapan, tetapi kembali tidak ditangani.

Usaha terakhir dilakukan di RS Bhayangkara, namun pihak keluarga mengaku diminta membayar biaya sebelum pasien masuk ruang VIP karena kamar penuh. Operasi disebut membutuhkan dana Rp 8 juta, sementara keluarga tak siap dengan biaya tersebut. Dari RS Bhayangkara, Irene dirujuk ke RS Dok II Jayapura, tetapi ia meninggal dalam perjalanan.

Di ruang duka, keluarga tak mampu menyembunyikan kesedihan. Fredy Sokoy, dosen Universitas Cenderawasih sekaligus perwakilan keluarga, mengecam keras apa yang dialami Irene.

“Di tengah kota, rujukan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain semuanya mengalami kebuntuan,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Kamis (20/11/2025).

Ia menambahkan, penolakan berulang membuat Irene merintih hingga ajal tiba.

“Dua nyawa orang Papua sama berharganya dengan seratus nyawa. Beginikah nasib rakyatku, mati karena alasan sederhana seperti ini?” sambungnya.

Keluarga mendesak pemerintah daerah segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penolakan layanan ini. Mereka menilai sistem rujukan darurat di Jayapura gagal melindungi masyarakat yang membutuhkan bantuan cepat.

RSUD Yowari Beri Klarifikasi

Menanggapi tuduhan tersebut, Direktur RSUD Yowari Maryen Braweri menegaskan bahwa pihaknya telah menangani Irene sesuai prosedur sebelum memberikan rujukan. Ia menjelaskan bahwa layanan Obgyn sedang terbatas karena hanya satu dokter yang bertugas.

“Penanganan dilakukan berdasarkan koordinasi perawat dengan dokter spesialis kandungan. Komunikasi dilakukan melalui telepon karena dokter tidak berada di Papua,” jelasnya.

RSUD Yowari juga telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Papua, yang akan menurunkan tim investigasi untuk menilai penanganan kasus Irene.

RS Dian Harapan dan RS Bhayangkara Angkat Suara

Rumah Sakit Dian Harapan membantah tudingan penolakan. Mereka menyebut sejak awal telah menjelaskan ketersediaan layanan, termasuk ruang NICU yang penuh dan dokter Obgyn yang cuti. Saat keluarga memutuskan pergi ke rumah sakit lain, mobil ambulans sudah meninggalkan RSDH sebelum petugas kembali ke area parkir.

RS Bhayangkara Jayapura juga menyampaikan klarifikasi. Kepala RS Bhayangkara AKBP Rommy Sebastian mengatakan pasien datang tanpa melalui sistem rujukan resmi yang seharusnya digunakan.

“Apakah kalau kami mematuhi peraturan pemerintah kami salah?” katanya. Ia menegaskan rumah sakit tidak pernah meminta biaya tambahan kepada keluarga.

Respons Pemerintah Papua

Gubernur Papua Mathius D. Fakhri menegaskan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib menerima pasien dalam kondisi apa pun.

“Tidak boleh ada lagi penolakan pasien. Ini amanat undang-undang. Jika masih ada yang menolak pasien, akan ada sanksi,” tegasnya, Kamis (20/11/2025).

Ia menjanjikan evaluasi menyeluruh bersama rumah sakit dan pemerintah daerah untuk memastikan kejadian serupa tidak terulang.

Kasus Irene Sokoy kini menjadi sorotan besar. Di tengah saling klarifikasi rumah sakit dan seruan keluarga, publik menagih perbaikan sistem layanan darurat dan rujukan yang mereka anggap telah gagal melindungi nyawa seorang ibu dan bayinya. ***