PMI Warning Pemerintah: Fokus Selamatkan Aceh, Jangan Terseret Isu Bandara IMIP

JAKARTA – Di tengah situasi darurat yang melanda Aceh akibat banjir besar, Palang Merah Indonesia menyerukan langkah cepat pemerintah pusat. Ketua Bidang Organisasi PMI, Sudirman Said, menegaskan bahwa penanganan bencana tak boleh tersisihkan oleh hiruk pikuk isu politik, termasuk polemik bandara ilegal yang tengah menjadi sorotan nasional.

Sudirman menekankan tiga kebutuhan vital yang harus dipulihkan secepatnya: sistem komunikasi darurat, pasokan energi cadangan, dan distribusi logistik makanan melalui udara mengingat jalur darat terputus total.

“Hampir semua fasilitas komunikasi mati. Polsek, Koramil, sampai Puskesmas tidak punya radio yang hidup. Aparat mengaku lumpuh karena tidak bisa berkomunikasi,” ujarnya usai meninjau lokasi banjir di Aceh, Jumat (28/11/2025). 

Kondisi di lapangan semakin sulit. Pemadaman listrik terjadi di hampir seluruh wilayah, sementara tower seluler ambruk dan menyebabkan hilangnya sinyal telepon serta internet selama berhari-hari. Situasi ini membuat koordinasi penyelamatan mandek, bahkan menyulitkan upaya pemetaan kebutuhan warga terdampak. 

Analis komunikasi politik Hendri Satrio atau Hensat ikut memperkuat desakan agar pemerintah pusat turun tangan secara langsung.

“Pemerintah harus cepat, jangan sampai terlalu menaruh fokus pada urusan ekonomi negara. Bencana seperti ini membutuhkan respons segera,” tegasnya.

Hensat mengingatkan bahwa kepedulian terhadap warga terdampak jangan sampai tenggelam oleh isu-isu lain yang sedang viral.

“Permasalahan ini tidak boleh tertutup oleh isu politis seperti polemik PT IMIP. Kehadiran pemerintah sangat dibutuhkan masyarakat,” katanya.

Seruan ini menjadi tekanan moral bagi pemerintah untuk memprioritaskan keselamatan warga Aceh. Kerusakan listrik dan jaringan komunikasi yang masif membuat situasi di lapangan menjadi kritis dan membutuhkan keputusan cepat dari pusat.***