Polemik Bandara IMIP Menggunung, Pengamat Nilai Era Jokowi Tak Bisa Lepas dari Sorotan

JAKARTA – Kontroversi Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) semakin melebar dan menyeret kembali perdebatan mengenai pengaruh pemerintahan Joko Widodo terhadap industri nikel di Morowali. Direktur Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menyebut polemik bandara yang beroperasi tanpa otoritas negara itu sulit dilepaskan dari era Jokowi sebagai presiden.

“Bandara itu dibangun dan beroperasi bebas saat Jokowi berkuasa. Tsunami sentimen negatif tetap akan mengarah ke kelompok Geng Solo beserta PSI-nya,” ujar Iwan, Jumat (28/11/2025). 

Upaya klarifikasi Partai Solidaritas Indonesia yang menegaskan bahwa bandara yang diresmikan Jokowi adalah Bandara Morowali (Bungku), bukan Bandara IMIP, dinilai belum mampu meredam arus kritik publik. PSI menyebut ada pihak yang sengaja memelintir informasi untuk memojokkan Jokowi.

Polemik makin menguat setelah unggahan akun Instagram @komunitaswargawaras mengaitkan jajaran komisaris Bintang Delapan Group—perusahaan yang memiliki saham di IMIP—dengan para purnawirawan TNI. Dua nama yang disebut adalah Letjen TNI (Purn) Sintong Panjaitan dan Mayjen TNI (Purn) Hendardji Soepandji.

“Kehadiran militer dalam manajemen Bintang Delapan Group terlihat jelas,” demikian narasi unggahan tersebut.

Dijelaskan pula bahwa kepemilikan saham IMIP didominasi Tsingshan Group dari Tiongkok, sementara sisanya dimiliki perusahaan Indonesia seperti Bintang Delapan Investama dan PT Sulawesi Mining Investment. Dalam lima tahun terakhir, IMIP juga disebut telah menggeser dominasi PT Vale Indonesia dengan menguasai sekitar 50 persen produksi nikel nasional.

Sorotan terhadap IMIP kembali mendidih saat Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin, melakukan inspeksi mendadak ke bandara itu pada 19 November 2025. Ia mengaku terkejut setelah menemukan bandara tersebut beroperasi tanpa kehadiran pihak keamanan, bea cukai maupun imigrasi. Informasi itu diungkap Satgas Penertiban Kawasan Hutan yang mendampingi kunjungan tersebut. 

Operasional Bandara IMIP semakin dipertanyakan karena lokasinya berada di kawasan industri strategis yang mengelola nikel, stainless steel dan carbon steel.

PSI kemudian menegaskan kembali bahwa Jokowi tidak pernah meresmikan bandara milik perusahaan IMIP.

“Bandara yang diresmikan Pak Jokowi adalah Bandara Morowali, bukan Bandara IMIP. Ada pihak-pihak yang sengaja memanipulasi fakta,” tegas Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman, Rabu (26/11/2025).

Ia meminta publik selalu memeriksa ulang setiap informasi. “Di tengah banjir informasi, hoaks bisa mudah masuk. Publik perlu berhati-hati.”

Polemik bandara IMIP kini meluas menjadi perbincangan tentang pengawasan negara, peran korporasi asing dan keterlibatan elite politik pada industri nikel nasional. ***