FAKTA Indonesia: Penundaan Cukai MBDK Langgar Hak Atas Kesehatan

‎

‎Menurutnya, negara seharusnya hadir melindungi masyarakat dari risiko penyakit tidak menular yang dapat dicegah melalui kebijakan pengendalian konsumsi gula.

‎

‎Ary mengingatkan, kebijakan cukai MBDK bukanlah wacana baru. Skema tersebut bahkan telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021-2025 dengan proyeksi penerimaan sekitar Rp7 triliun. 

‎

‎Namun, implementasinya terus tertunda meski landasan fiskal dan urgensi kesehatan publik dinilai kuat.

‎

‎Ia menilai, penundaan berulang tidak bisa dilepaskan dari kuatnya tekanan industri dan kepentingan kelompok tertentu yang menolak regulasi pengendalian gula.

‎

‎Menurutnya, konsumsi MBDK telah terbukti berkontribusi terhadap meningkatnya kasus diabetes, obesitas, hingga komplikasi serius seperti penyakit ginjal kronis yang berdampak pada beban pembiayaan kesehatan nasional.

‎

‎"Penundaan ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi pembiaran negara yang berakibat langsung pada terancamnya hak kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan dan pra-sejahtera," tegas Ary dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/12/2025).

‎

‎FAKTA menilai, kebijakan tersebut bertolak belakang dengan agenda pembangunan sumber daya manusia menuju Generasi Emas 2045. 

‎

‎Menurut Ary, mustahil mencetak generasi unggul dan produktif jika negara gagal mengendalikan faktor risiko penyakit tidak menular sejak dini, termasuk paparan konsumsi gula berlebih pada anak dan remaja. 

‎

‎Ary mendesak, pemerintah segera menghentikan penundaan dan menerapkan cukai MBDK sebagai langkah konkret melindungi kesehatan publik. 

‎

‎"Kesehatan rakyat tidak boleh dikorbankan demi kepentingan industri. Negara wajib memastikan setiap warga berhak atas pangan sehat dan kehidupan yang lebih baik," pungkas Ary. ***