Distribusi Gizi di Tengah Bencana: Mengapa Aceh Bisa Stabil, Sumbar Turun, dan Sumut Justru Naik?

ACEH – Operasi tanggap darurat Badan Gizi Nasional (BGN) di tiga provinsi terdampak bencana—Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh—kian menunjukkan bahwa setiap wilayah menghadapi krisis dengan dinamika berbeda. Laporan 10–11 Desember 2025 memotret bagaimana tantangan logistik, akses terputus, serta pembukaan titik baru menciptakan pola yang tidak seragam di lapangan.

Sumatera Barat: Jangkauan Meluas, Suplai Justru Menyusut

Sumbar menjadi wilayah dengan paradoks paling jelas. Titik distribusi SPPG meningkat dari 169 menjadi 174, tetapi jumlah bantuan yang tersalurkan turun drastis 25%.

Penurunan terbesar tercatat di:

 Tanah Datar: 969 → 831 porsi

 Agam: 383 → 180 porsi

Meski titik pengalihan tetap dua, akses jalan rusak dan gangguan suplai membuat kapasitas distribusi tidak mampu mengimbangi permintaan. Bagi tim lapangan, pelebaran jangkauan tidak selalu berarti pelebaran kemampuan.

Sumatera Utara: Titik Baru Picu Lonjakan Bantuan

Berbeda dengan Sumbar, Sumut mencatat kenaikan distribusi hingga 25%—hasil dari dibukanya titik layanan perdana di Tapanuli Tengah yang langsung mencatat 5.644 porsi.

Namun, peningkatan itu tidak menutupi persoalan di Langkat, yang suplai bantuannya turun dari 6.422 menjadi 4.398 porsi. Titik pengalihan tetap 13, menunjukkan bahwa sebagian jalur distribusi masih memerlukan normalisasi.

Aceh: Stabilitas di Tengah Akses Terputus

Aceh menjadi wilayah paling stabil. Meski masih ada titik terisolasi, pola distribusinya relatif tidak berubah.

 Titik aktif: naik dari 179 → 180

 Titik berhenti operasi: naik tipis 169 → 170

 Titik tidak terdata: turun signifikan 12 → 10

 Total suplai: hanya turun 0,1%

Kabupaten Pidie Jaya mencatat lonjakan paling menonjol dengan peningkatan distribusi hampir 20.000 porsi.

Kepala Regional SPPG Aceh, Mustafa Kamal, menyebut kesolidan koordinasi lintas sektor sebagai faktor penentu.

“Wilayah seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, dan Gayo Lues masih jadi tantangan karena akses terputus. Namun komunikasi yang baik membuat pendistribusian tetap berjalan,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa wilayah Aceh bagian tengah masih sangat bergantung pada jalur logistik alternatif yang tidak selalu stabil dari hari ke hari. 

BGN: Data Jadi Kompas di Tengah Kekacauan

 Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa dinamika distribusi di tiga provinsi itu harus terbaca secara presisi.

“Setiap perubahan titik maupun volume bantuan adalah sinyal yang menentukan langkah kami. Data yang tepat menjadi fondasi keputusan di lapangan,” kata Hida di Jakarta.

BGN juga menegaskan bahwa keberhasilan operasi bukan hanya soal jumlah bantuan, tetapi kemampuan menjangkau kelompok rentan tepat waktu.

“Komitmen kami adalah memastikan layanan gizi tidak berhenti, terutama bagi mereka yang paling berisiko,” ujarnya.

Dinamika yang berbeda antara Aceh, Sumbar, dan Sumut menunjukkan satu hal: krisis gizi di tengah bencana tidak bisa ditangani dengan pola tunggal. Setiap provinsi memiliki tantangan sendiri—mulai dari akses terputus, titik baru yang tumbuh cepat, hingga tekanan suplai yang belum sepenuhnya pulih. ***