Pemprov DKI Targetkan Hingga 167 Ribu Warga Jakarta Keluar dari Kemiskinan

‎

‎Komitmen tersebut disampaikan Rano saat menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) DKI Jakarta Triwulan IV Tahun 2025, di Ruang Rapat Besar Wakil Gubernur, Jumat (19/12/2025).

‎

‎Rano menekankan, penanggulangan kemiskinan tidak bisa diperlakukan sebagai proyek fisik semata. Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada pemberdayaan manusia, bukan hanya pembangunan infrastruktur.

‎

‎"Kemiskinan bukan proyek fisik, melainkan menyangkut manusia. Tidak ada artinya membangun infrastruktur jika manusianya tidak kita gerakkan dan berdayakan," ujar Rano.

‎

‎Ia menyebut, meskipun Jakarta memiliki kapasitas fiskal yang kuat dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, penurunan kemiskinan hanya akan efektif jika didukung ketepatan sasaran, konsistensi pelaksanaan program, serta koordinasi lintas sektor.

‎

‎Pemprov DKI Jakarta menargetkan, tingkat kemiskinan turun ke kisaran 1,82 persen hingga 2,91 persen pada 2030, sejalan dengan visi RPJMD DKI Jakarta 2025-2029 untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing dan menyejahterakan.

‎

‎Rano menegaskan, penguatan peran TKPK sebagai simpul koordinasi antara pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra pembangunan.

‎

‎"Penanggulangan kemiskinan tidak bisa dilakukan sendiri. Harus dikerjakan bersama, lintas sektor, dan saling melengkapi. Dengan koordinasi yang kuat, target graduasi kemiskinan dapat dicapai secara berkelanjutan," tegasnya.

‎

‎Untuk mendukung target tersebut, Pemprov DKI menetapkan tiga prinsip utama, yakni akurasi data, ketepatan intervensi sesuai akar masalah, dan ketepatan waktu penyaluran manfaat. Rano menilai, kelemahan pada salah satu aspek akan menurunkan efektivitas program.

‎

‎Rakorda TKPK juga menyepakati dua fokus utama, yaitu optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk desil 1 hingga 5 serta penguatan konvergensi program lintas sektor. 

‎

‎Dinas Sosial bersama Diskominfotik dan Bappeda tengah menyiapkan platform digital berbasis DTSEN yang ditargetkan mulai digunakan pada awal Januari 2026.

‎

‎Rano optimistis, pemanfaatan platform digital tersebut akan memperkuat kebijakan perlindungan sosial dan mempercepat penurunan kemiskinan secara berkelanjutan.

‎

‎"Data harus kuat. Kalau datanya tidak akurat, intervensinya pasti salah. Karena itu, seluruh perangkat daerah harus menggunakan satu data yang sama. Dengan data terintegrasi, bantuan benar-benar sampai kepada keluarga yang membutuhkan, tepat waktu, dan sesuai kebutuhannya," pungkas Rano. ***