Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
18 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
2
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
16 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
3
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
7 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
4
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
7 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
5
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
7 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
6
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
7 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Home  /  Berita  /  Nasional

‎FAKTA Indonesia Sebut Banjir Akibat Korupsi dan Rusaknya Kawasan Hulu

‎FAKTA Indonesia Sebut Banjir Akibat Korupsi dan Rusaknya Kawasan Hulu
Banjir di Jakarta. (Ist).
Sabtu, 24 Januari 2026 16:11 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia menilai, banjir yang melanda Jakarta, Jawa Barat, dan Banten selama sebulan terakhir merupakan dampak langsung dari praktik korupsi aparat pemerintah yang membiarkan kerusakan ekologi di kawasan hulu, khususnya di kaki Gunung Salak, Bogor.

‎Wakil Ketua FAKTA Indonesia, Azas Tigor Nainggolan menyebut, pembiaran alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan wisata, perumahan, hotel, dan lapangan golf telah merusak fungsi alam sebagai daerah resapan air.

‎
‎"Banjir yang terus berulang ini bukan semata-mata bencana alam, tetapi akibat korupnya aparat pemerintah yang membiarkan kawasan pengaman air dihancurkan," kata Azas dalam keterangan tertulis, Sabtu (24/1/2026).
‎
‎Menurut Azas, kawasan kaki Gunung Salak yang seharusnya menjadi benteng ekologis kini semakin gundul akibat proyek skala besar. 
‎
‎Ia menyoroti, pembangunan lapangan golf dan hotel mewah seluas sekitar 180 hektare serta kawasan vila sekitar 50 hektare di Kecamatan Tamansari, Bogor, yang menggusur lahan pertanian garapan warga.
‎
‎"Masalahnya bukan sekadar perizinan. Pembangunan masif di kawasan Gunung Salak seharusnya dilarang total karena wilayah ini berfungsi menahan air hujan agar tidak menjadi banjir bandang ke Jakarta dan Banten," tegasnya.
‎
‎FAKTA Indonesia mencatat, hujan deras yang mengguyur Bogor dalam beberapa hari terakhir menyebabkan air mengalir cepat melalui Sungai Ciliwung dan tiba di Jakarta dalam waktu sekitar enam hingga tujuh jam. Kondisi ini memicu banjir kiriman yang kembali merendam sejumlah wilayah ibu kota.
‎
‎Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, banjir pada Sabtu ini merendam 154 RT dan 20 ruas jalan. Ketinggian air di Pejaten, Jakarta Selatan, mencapai 2,1 meter, di Cililitan 2,3 meter, dan di Cawang, Jakarta Timur, hingga 2,5 meter. Sebanyak 1.349 warga dilaporkan mengungsi ke lokasi aman.
‎
‎Azas menambahkan, banjir di Jakarta juga diperparah oleh buruknya sistem drainase dan meningkatnya banjir rob akibat rusaknya kawasan pesisir utara Jakarta dan Banten yang dialihfungsikan menjadi kawasan industri dan perumahan mewah.
‎
‎"Air dari Bogor tidak bisa mengalir lancar karena drainase rusak dan tertahan banjir rob. Ini bukti penanganan banjir selama ini dilakukan sepotong-sepotong," ujarnya.
‎
‎Ia menekankan, penanganan banjir tidak bisa hanya berfokus pada Jakarta, tetapi harus dilakukan secara terpadu antara Jakarta, Jawa Barat, dan Banten dengan dukungan aktif pemerintah pusat. 
‎
‎Menurutnya, normalisasi sungai tidak boleh hanya menjadi proyek infrastruktur tanpa dibarengi perlindungan kawasan hulu dan pesisir serta penegakan hukum yang konsisten.
‎
‎"Selama korupsi masih dibiarkan dan pembangunan tidak ramah lingkungan, banjir bandang akan terus berulang. Diperlukan perubahan tata kelola dan pertobatan ekologi agar masyarakat terbebas dari bencana yang sama setiap tahun," pungkas Azas. ***

Editor:Senopati Ukoro
Kategori:Nasional
wwwwww