Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
Nasional
24 jam yang lalu
Mulyanto: Satgas Indonesia-Singapura Harus Bongkar Jaringan Korporasi Perusak Lingkungan
2
BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
Metropolitan
15 jam yang lalu
BMKG: Cuaca Jabodetabek Hari Ini Berpotensi Hujan Ringan
3
Subsidi Klub Futsal Masih Menunggak, Tirta Lunggana: Kami Sangat Kecewa
Sepakbola
24 jam yang lalu
Subsidi Klub Futsal Masih Menunggak, Tirta Lunggana: Kami Sangat Kecewa
4
Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa
Metropolitan
7 jam yang lalu
Jelang Musim Hujan, Pemprov DKI Diminta Segera Benahi Drainase dan Pompa
5
Kemenperin Catat Indeks Industri Makanan Capai Rekor Tertinggi pada Oktober 2026 Berkat Pesanan Ekspor
Ekonomi
9 jam yang lalu
Kemenperin Catat Indeks Industri Makanan Capai Rekor Tertinggi pada Oktober 2026 Berkat Pesanan Ekspor
6
Oscar Bruzon Enggan Jumawa Lawan Java United FC
Sepakbola
24 jam yang lalu
Oscar Bruzon Enggan Jumawa Lawan Java United FC
Home  /  Berita  /  Metropolitan

Pengamat: Kursi Kosong Wamenkeu Bisa Jadi “Pintu Masuk” Reshuffle Menteri Lain

Pengamat: Kursi Kosong Wamenkeu Bisa Jadi “Pintu Masuk” Reshuffle Menteri Lain
Arifki Chaniago. (Ist)
Rabu, 28 Januari 2026 14:46 WIB
Penulis: Azhari Nasution
JAKARTA - Kekosongan posisi Wakil Menteri Keuangan usai Thomas Djiwandono dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia dinilai berpotensi menjadi pintu masuk reshuffle ke kementerian lain. Pengamat politik Arifki Chaniago menilai, meski bermula dari satu jabatan, dinamika politik sering kali membuat perubahan personalia merembet lebih luas.

“Dalam politik, kursi kosong jarang berhenti sebagai urusan teknis. Ia sering menjadi bola liar yang memicu evaluasi ke pos-pos lain,” kata Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia ini.

Menurutnya, posisi Wamenkeu berada di sektor strategis, sehingga kekosongannya mudah berkembang menjadi sinyal bahwa presiden sedang membaca ulang efektivitas kabinet. Hal inilah yang membuat isu reshuffle lain mulai beredar, termasuk dalam wacana yang ikut diramaiman oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

“Kekosongan ini bisa menjadi efek domino. Bukan berarti reshuffle pasti melebar, tetapi membuka ruang bagi presiden untuk sekalian melakukan penyelarasan di kementerian lain,” ujarnya.

Arifki menilai, apakah reshuffle akan merembet atau tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan Presiden Prabowo Subianto. Jika presiden memilih langkah minimal, penggantian bisa berhenti di level wakil menteri. Namun jika presiden menilai ada sektor lain yang perlu diperkuat, reshuffle menteri lain menjadi opsi yang rasional.

“Ini momentum yang sering disebut sebagai sekalian berbenah. Presiden bisa saja memanfaatkan satu kursi kosong untuk menata ulang lebih dari satu pos,” katanya.

Ia menambahkan, tahun 2026 membuat isu ini semakin sensitif karena kabinet mulai memasuki fase pembuktian. Dalam fase tersebut, toleransi terhadap kinerja yang tidak optimal cenderung menurun.

“Di tahun pembuktian, satu masalah jarang diperlakukan sebagai masalah tunggal. Biasanya dibaca sebagai bagian dari gambaran besar,” ujarnya.

Meski demikian, Arifki mengingatkan bahwa reshuffle tetap merupakan hak prerogatif presiden. Kosongnya kursi Wamenkeu, bakal membuat menteri lain panas dingin.

“Tapi yang jelas, kursi kosong Wamenkeu sudah cukup untuk menggoyang radar politik. Dari situ, tafsir reshuffle ke menteri lain menjadi wajar,” pungkasnya. ***

wwwwww