Polemik Anggaran Kapal, Trenggono Tuding Menkeu Purbaya Tak Paham Sumber Dana
![]() |
| Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian |
JAKARTA – Aroma disharmoni menyeruak di antara anggota kabinet setelah Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memberikan teguran keras secara terbuka kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Perseteruan ini mencuat ke publik melalui media sosial terkait carut-marut data pendanaan pembangunan kapal ikan nasional.
Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Sakti Wahyu Trenggono secara eksplisit menyindir kapasitas Menteri Keuangan dalam memahami alur koordinasi anggaran. Ia menyatakan bahwa dana pembangunan kapal yang dipermasalahkan berasal dari pinjaman pemerintah Inggris, bukan dana cair yang sudah tersedia di kantong kementeriannya.
“Yth Menteri Keuangan, supaya anda paham dan cerdas, bahwa dana untuk pembangunan kapal tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK,” tulis Sakti Wahyu Trenggono, Rabu (11/2/2026).
Sakti Wahyu Trenggono juga mempertanyakan klaim Purbaya Yudhi Sadewa mengenai anggaran yang dianggap sudah dikucurkan namun belum terserap oleh galangan kapal domestik. Ia meminta bendahara negara tersebut untuk segera mengecek kembali akurasi data pada jajaran bawahannya di Kementerian Keuangan.
“Coba Anda tanya dulu deh sama anak buah anda, benar enggak itu uang kapal sudah dikucurkan?” tegasnya.
Perselisihan ini dipicu oleh pernyataan Purbaya Yudhi Sadewa dalam agenda diskusi Kadin Indonesia, Selasa (10/2/2026). Purbaya Yudhi Sadewa mengeluhkan lambatnya pertumbuhan ekonomi akibat macetnya pesanan kapal domestik, padahal menurutnya uang sudah dianggarkan sejak awal tahun.
“Uangnya itu saya anggarin kok. Saya perlu uang keluar cepat awal tahun supaya ekonomi tumbuh makin cepat,” ujar Purbaya Yudhi Sadewa kala itu.
Ketegangan ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan data antara kementerian teknis dan kementerian keuangan terkait realisasi rencana Presiden Prabowo Subianto untuk membangun 1.500 kapal ikan. Padahal, Presiden telah mengamankan komitmen dukungan dari Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, dalam kunjungan ke London, Selasa (20/1/2026) lalu.
Sikap reaktif Sakti Wahyu Trenggono di ruang publik mengindikasikan adanya kebuntuan jalur komunikasi internal di lingkaran kementerian. Jika tidak segera diselesaikan, ego sektoral ini dikhawatirkan akan menghambat target ambisius pemerintah dalam memperkuat ekonomi maritim Indonesia.***
| Editor | : | M Rafdinal Adrianto |
| Sumber | : | tempo.co |
| Kategori | : | Voli, Metropolitan, Ekonomi, DKI Jakarta |












