Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Kaltim Masuk Radar KPK Potensi Mark-up Jadi Sorotan

SAMARINDA – Langkah Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud yang mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas baru kini berada dalam pengawasan ketat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah tersebut mengingatkan adanya celah lebar terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses belanja barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan bahwa sektor pengadaan barang sering kali menjadi titik rawan yang disalahgunakan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Pihaknya mewaspadai adanya potensi pengondisian pemenang tender hingga penggelembungan harga atau mark-up.

"Semua mekanisme itu apakah sudah dijalankan sebagaimana mestinya? Jangan sampai butuhnya A, belanjanya B," ujar Budi melalui keterangan tertulis, Sabtu (28/2/2026).

Sorotan tajam ini muncul saat kondisi fiskal daerah sedang tertekan, ditandai dengan merosotnya angka transfer ke daerah dari Rp9,3 triliun menjadi hanya Rp2,3 triliun. Alih-alih melakukan efisiensi sesuai semangat pemerintahan pusat, pengadaan kendaraan mewah ini dinilai tidak peka terhadap situasi ekonomi masyarakat.

Menanggapi polemik tersebut, Rudy Mas’ud berdalih bahwa kendaraan representatif sangat dibutuhkan untuk menjaga citra daerah, terutama dengan posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) yang sering menerima tamu mancanegara. Ia mengklaim mobil tersebut ditempatkan di Jakarta untuk menunjang agenda nasional, sementara di Kalimantan Timur ia masih menggunakan kendaraan pribadi.

Namun, alasan tersebut tidak menyurutkan kritik. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto turut melayangkan teguran keras dan meminta pemerintah daerah mempertimbangkan asas kelayakan serta kewajaran dalam berbelanja. Kritik serupa datang dari Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus yang menyarankan agar pemerintah daerah lebih memilih opsi sewa kendaraan daripada membeli aset mewah di tengah krisis.

Suara penolakan juga menggema dari arus bawah. Sejumlah warga Kalimantan Timur menyuarakan aspirasi agar anggaran miliaran rupiah tersebut dialihkan untuk perbaikan infrastruktur jalan yang rusak, pembangunan sekolah, hingga pembenahan fasilitas puskesmas yang lebih menyentuh kebutuhan dasar rakyat.

Hingga kini, KPK terus mencermati spesifikasi dan mekanisme pengadaan tersebut guna memastikan tidak ada penurunan kualitas (downgrade) dari standar yang telah dianggarkan demi meraup keuntungan ilegal.***