‎Camat Tambora Optimalisasi Pencegahan Genangan dan Kebersihan Lingkungan

‎

‎Aji mengatakan, kondisi saluran Phb di lokasi tersebut mengalami pendangkalan cukup parah akibat sedimen lumpur dan sampah. Bahkan, kedalaman saluran yang idealnya mencapai dua meter saat ini hampir tertutup material sedimen yang meninggi.

‎

‎"Saluran ini panjangnya kurang lebih 450 meter dengan lebar sekitar empat meter. Kedalaman idealnya dua meter, tetapi saat kami turun ke dalam saluran, airnya tidak sampai menenggelamkan karena sudah dipenuhi sampah dan lumpur," kata Aji, Minggu (12/4/2026)

‎

‎Dia menjelaskan, kerja bakti terpadu yang dilaksanakan serentak di wilayah Jakarta Barat tersebut difokuskan pada pembersihan saluran sebagai bagian dari upaya mitigasi banjir, meskipun wilayah Tambora tidak termasuk daerah prioritas banjir. Namun, genangan air masih kerap terjadi di sejumlah gang saat hujan deras.

‎

‎"Memang Tambora bukan wilayah prioritas banjir, tetapi saat hujan tetap ada genangan hingga setinggi lutut bahkan paha di beberapa titik. Untuk itu, saluran Phb ini menjadi urat nadi aliran air yang harus dijaga agar tetap berfungsi," tegasnya.

‎

‎Selain pembersihan saluran, pihaknya juga menjalankan program TAMPAN (Tambora Tertib, Terpadu, Aman, dan Nyaman) yang mencakup lima aspek penataan wilayah, di antaranya ketertiban saluran, jalan, taman, kesehatan, keamanan, serta pengelolaan sampah.

‎

‎Menurut Aji, persoalan sampah menjadi tantangan utama di wilayahnya. Berdasarkan data Suku Dinas Lingkungan Hidup, sekitar 70 persen sampah di Kecamatan Tambora merupakan sampah residu yang sulit diolah kembali.

‎

‎"Kami terus mengedukasi masyarakat agar memilah sampah dari sumbernya. Sampah organik bisa diolah menjadi pupuk, sementara sampah anorganik dapat dimanfaatkan melalui bank sampah atau program 3R (reduce, reuse, recycle)," ungkapnya.

‎

‎Ia menambahkan, pemerintah wilayah juga tengah menjajaki kerja sama pengelolaan limbah minyak jelantah dengan pihak swasta untuk mengurangi volume sampah residu rumah tangga.

‎

‎Aji berharap, kegiatan kerja bakti terpadu yang melibatkan unsur kelurahan, PPSU, Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air, hingga masyarakat dapat menjadi langkah awal dalam mempercepat normalisasi saluran serta meningkatkan kesadaran warga menjaga kebersihan lingkungan.

‎

‎Sementara itu, Legislator Komisi D DPRD DKI Jakarta, Husen Ishaq menilai, kondisi saluran Phb di kawasan tersebut sudah lama tidak tertangani secara optimal. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, bagian hulu saluran diperkirakan tidak dibersihkan selama sekitar 16 hingga 17 tahun.

‎

‎"Dari pengamatan kami, kedalaman sampah di dalam saluran hampir mencapai dua meter. Jika pengerukan dilakukan secara menyeluruh, prosesnya bisa memakan waktu berbulan-bulan dan harus dilakukan secara bertahap," ucap Husen.

‎

‎Ia menyebut, sumber utama sampah di saluran tersebut diduga berasal dari aktivitas pasar di sekitar lokasi, termasuk Pasar Mitra. Sampah yang tidak segera diangkut kemudian terbawa aliran air dan menumpuk di saluran.

‎

‎Ia memaprkan, volume sampah yang harus diangkut sangat besar dan diperkirakan mencapai ratusan karung. Karena itu, ia menekankan pentingnya perawatan rutin saluran agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi.

‎

‎"Kalau perawatan dilakukan secara berkala, misalnya setiap minggu atau setiap bulan, kondisi seperti ini tidak akan terulang. Saluran harus tetap difungsikan dan tidak boleh ditutup," ucapnya.

‎

‎Di tingkat kebijakan, Husen memaparkan, DPRD DKI Jakarta saat ini tengah membentuk panitia khusus (pansus) untuk merumuskan solusi penanganan sampah secara komprehensif. 

‎

‎Hal ini mengingat produksi sampah di Jakarta mencapai hampir 11 ribu ton per hari, sementara kapasitas pengolahan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang hanya sekitar 7.500 ton per hari.

‎

‎"Artinya masih ada sekitar 3.500 hingga 4.000 ton sampah yang belum tertangani secara optimal setiap hari. Ini tantangan besar yang membutuhkan kerja sama semua pihak," pungkasnya. ***