Beredar SK Penggantian Ketua DPRD DKI, PKS Minta Publik Tunggu Pengumuman Resmi

‎

‎Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli menyampaikan, pihaknya di tingkat daerah belum dapat memberikan konfirmasi pasti terkait isu pergantian tersebut karena seluruh proses berada di bawah kewenangan DPP PKS.

‎

‎"Kalau di DPRD DKI Jakarta ini wewenangnya DPP ya, PKS khusus kita daerah khusus. Jadi ya kemungkinan benar enggak, kita kan enggak bisa ngasih konfirmasi dari bawah ya? Itu dari atas," kata Taufik saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2026).

‎

‎Ia menjelaskan, apabila memang terjadi pergantian, maka prosesnya saat ini masih berjalan dan belum ada keputusan final yang bisa diumumkan kepada publik.

‎

‎"Ya jadi kalaupun benar ya sedang berproses ya. Jadi belum bisa disebutkan apa-apa, apakah bisa berproses atau enggak," ucapnya.

‎

‎Taufik menegaskan, rencana pergantian pucuk pimpinan DPRD DKI Jakarta tersebut tidak dilatarbelakangi konflik internal di tubuh PKS. Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari konsolidasi organisasi demi meningkatkan kinerja partai dan pelayanan kepada masyarakat.

‎

‎"Enggak ada (konflik internal). Ini semata-mata untuk konsolidasi aja. Kami memperbarui untuk kebaikan dari masyarakat juga. Jadi kemarin memang sudah ada pergantian dari Presiden Partai PKS, kemudian pergantian dari ketua fraksi juga diganti, tadinya Pak Ismail, sekarang saya. Nah itu jadi, itu rangkaian dari itu saja," tegasnya.

‎

‎Ia juga mengimbau masyarakat untuk menunggu pengumuman resmi dari partai terkait kepastian pergantian jabatan Ketua DPRD DKI Jakarta.

‎

‎"Mungkin benar mungkin salah ya. Kita tunggu saja biasanya kan nanti ada pengumuman resmi ketika memang sudah ada misalnya pergantian ya, gitu. Tunggu saja," ujarnya.

‎

‎Secara prosedural, usulan pergantian pimpinan DPRD akan dilaporkan terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya, usulan tersebut dikembalikan ke DPRD untuk dibahas dan dikoordinasikan dengan Gubernur DKI Jakarta sebelum dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan.

‎

‎Terkait posisi Khoirudin, Taufik menyebutkan yang bersangkutan akan mendapatkan peran baru di internal partai dengan cakupan tugas yang lebih luas.

‎

‎"Di PKS di seluruh provinsi Indonesia. Jadi bisa lebih terangkat dengan masukan beliau. Jadi beliau nanti jadi koordinator kira-kira seperti itu," ungkapnya.

‎

‎Lebih lanjut, Taufik menyebut konsolidasi yang dilakukan PKS juga berkaitan dengan persiapan menghadapi agenda politik ke depan, termasuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Menurutnya, penguatan soliditas antara kader, pejabat publik, dan masyarakat menjadi fokus utama partai.

‎

‎"Jadi intinya kita ingin yang pertama konsolidasi dari kader PKS bersama dengan para pejabat publiknya. Jadi kan ada kader, ada pejabat publik, ada kemudian masyarakat, jadi rakyatlah gitu katakanlah ya. Nah ini harus ada konsolidasi yang baik ya terutama untuk ya ini kan kita namanya partai politik ya, kita juga mempersiapkan untuk tahun 2029," tuturnya.

‎

‎Sebelumnya, beredar surat keputusan (SK) yang memuat usulan pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta. Dalam dokumen tersebut, PKS disebut mencabut SK DPP PKS Nomor 128/SKEP/DPP-PKS/2025 tentang Pimpinan dan Alat Kelengkapan DPRD DKI Jakarta periode 2024–2029 tertanggal 27 Oktober 2025.

‎

‎Dalam dokumen itu juga tertulis usulan pergantian Ketua DPRD DKI Jakarta dari Khoirudin kepada Suhud Alynudin.

‎

‎"Mengusulkan Penggantian Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera yang semula dijabat oleh Drs. H. Khoirudin M.Si digantikan oleh Suhud Alynudin, S.IP., M.Sc," demikian bunyi dokumen tersebut. ***