Respons Aduan Warga Jadi Alasan Pembangunan Mako Satpol PP

‎

‎Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno meninjau, langsung Kantor Satpol PP DKI Jakarta di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (21/4/2026), guna melihat kesiapan fasilitas serta personel dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Dalam kunjungan tersebut, ia menegaskan pembangunan Mako Satpol PP akan menjadi prioritas pemerintah daerah.

‎

‎"Mako ini diperlukan. Lahannya sudah ada dan akan menjadi prioritas. Kita ingin semua pemantauan terpusat, termasuk Command Center. Apalagi Jakarta sedang menuju kota global," kata Rano.

‎

‎Menurutnya, keberadaan pusat komando yang terintegrasi akan mempercepat proses penerimaan, pemantauan, hingga penanganan aduan masyarakat secara real time. Dengan sistem yang terpusat, koordinasi antarunit di lapangan juga diharapkan menjadi lebih efektif dan responsif terhadap situasi darurat maupun gangguan ketertiban umum.

‎

‎Rano menjelaskan, rencana pembangunan Mako Satpol PP sebenarnya telah masuk dalam perencanaan anggaran sebelumnya. Namun, proyek tersebut sempat tertunda akibat kebijakan efisiensi anggaran daerah. Kini, kebutuhan terhadap pusat komando dinilai semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas pelayanan publik di ibu kota.

‎

‎"Sebetulnya sudah dianggarkan, lahannya juga sudah ada. Tapi terpaksa ditunda karena efisiensi. Sekarang kita kaji lagi. Kalau ingin menjadi kota global, Satpol PP harus punya pusat komando sendiri karena personel, armada, dan pemantauan CCTV cukup besar," ujarnya.

‎

‎Selain fokus pada penguatan respons aduan masyarakat melalui Satpol PP, Rano juga menyoroti pentingnya peningkatan fasilitas pendukung bagi dinas lain yang memiliki armada besar dan peran strategis dalam pelayanan publik. 

‎

Salah satu yang menjadi perhatian adalah Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta yang membutuhkan depo armada untuk menunjang operasional pengelolaan kebersihan kota.

‎

‎"Dinas yang punya armada besar seperti LH juga perlu depo. Kita tidak punya tempat yang cukup untuk menampung truk dan peralatan. Satpol PP juga sama, armadanya banyak," ungkapnya.

‎

‎Lebih lanjut, ia menekankan, percepatan respons terhadap aduan masyarakat tidak hanya bergantung pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada sinergi dan kolaborasi antarinstansi. Pemprov DKI Jakarta akan mendorong integrasi sistem dan koordinasi lintas dinas agar penanganan laporan warga dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efisien.

‎

‎Sebagai contoh, Rano menyebut kolaborasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) sebagai model kerja sama yang dapat mempercepat mobilisasi armada dan personel saat terjadi kondisi darurat.

‎

‎"Kita bisa kolaborasi, misalnya BPBD dengan Damkar. Jadi armada selalu siap dan bisa bergerak cepat saat dibutuhkan," pungkasnya. ***