Tolak Anggaran Fantastis Gubernur Kaltim, Demonstrasi di Samarinda Berujung Penangkapan dan Intimidasi Jurnalis

SAMARINDA - Penolakan terhadap kebijakan anggaran yang digulirkan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memicu aksi unjuk rasa besar di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (21/4/2026) malam. Aksi yang diikuti gabungan 56 organisasi masyarakat dan mahasiswa ini berakhir ricuh dengan rentetan penangkapan demonstran serta tindakan represi terhadap pekerja media.

Sejumlah jurnalis yang meliput jalannya demonstrasi mendapat intimidasi dari aparat keamanan. Koalisi Pers Kaltim mencatat sedikitnya empat wartawan menjadi korban kekerasan di dua lokasi berbeda, yakni di luar dan di dalam area kantor pemerintahan tersebut. Tindakan yang dialami mulai dari perampasan telepon seluler hingga penghapusan paksa data hasil peliputan.

"Kerja jurnalistik adalah kepentingan publik. Ketika wartawan diintimidasi dan dihalangi, yang dirugikan bukan hanya jurnalis, tetapi masyarakat luas," ujar Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kaltim, Rahman, Rabu (22/4/2026).

Pengekangan terhadap kerja pers ini dinilai menabrak aturan kebebasan berekspresi. Apalagi, perlindungan terhadap pekerja media sudah tertuang jelas dalam Standar Perlindungan Profesi Wartawan yang menjamin jurnalis harus bebas dari ancaman maupun tekanan saat bertugas di lapangan.

"Ketika jurnalis diintimidasi, dirampas alat kerjanya, bahkan dihapus datanya, itu adalah pelanggaran serius terhadap kebebasan pers," tegas Ketua Aliansi Jurnalis Independen Samarinda, Yuda Almerio.

Di sisi lain, kepolisian mengonfirmasi adanya penindakan terhadap peserta aksi massa. Kapolda Kaltim, Irjen Endar Priantoro, membenarkan bahwa pihaknya telah menahan sejumlah orang yang dituding mengganggu ketertiban umum dalam aksi tersebut.

"Ada beberapa yang diamankan, tapi masih dalam tahap pemeriksaan. Nanti kita lihat tingkat kesalahannya," urainya.

Ketegangan ini bermula dari kemarahan publik terhadap serangkaian keputusan kontroversial Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. Aliansi massa menyoroti keras alokasi dana sebesar Rp8,5 miliar untuk pengadaan kendaraan dinas baru serta anggaran Rp25 miliar yang digelontorkan khusus untuk merenovasi rumah dinas.

Terdapat tiga tuntutan utama yang disuarakan demonstran, yakni desakan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran era Rudy Mas'ud, penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemprov Kaltim, serta tuntutan agar legislatif menjalankan fungsi pengawasan secara independen.

Kekhawatiran massa aksi atas lemahnya pengawasan dan potensi penyalahgunaan wewenang ini menguat lantaran adanya hubungan kekerabatan di pucuk pimpinan daerah. Saat ini, kursi eksekutif dipegang oleh Gubernur Rudy Masud, sementara jabatan Ketua DPRD Kaltim diduduki oleh Hasanuddin Masud yang merupakan kakak kandungnya.***