Beban Impor LPG Bengkak, DPR Desak Perluasan Jaringan Gas

JAKARTA – Ketergantungan Indonesia terhadap Liquefied Petroleum Gas (LPG) impor dinilai semakin membebani ruang fiskal pemerintah. Ketua Komisi XII DPR, Bambang Patijaya, mendesak pemerintah agar mempercepat transisi energi dengan memperluas pemanfaatan gas bumi melalui fasilitas jaringan gas (jargas) rumah tangga secara masif.

Langkah strategis tersebut dianggap krusial untuk menekan nilai subsidi negara sekaligus mendukung aktivitas ekonomi riil. Sektor pariwisata perhotelan dan restoran menjadi salah satu segmen yang membutuhkan kepastian pasokan energi berbiaya rendah.

"Kami mendorong penggunaan gas melalui jaringan pipa agar lebih masif, termasuk untuk mendukung sektor pariwisata," ujar Bambang di Jakarta, Sabtu (2/5/2026).

Pembangunan infrastruktur jargas saat ini berjalan melalui dua skema pendanaan yang berbeda. Skema pertama digarap langsung oleh Kementerian ESDM menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan skema kedua dikembangkan secara mandiri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).

"Jargas dari APBN dan dari PGN berjalan, tetapi yang dikelola PGN tarifnya relatif lebih tinggi," jelasnya.

Kondisi tarif yang lebih tinggi membuat fasilitas pipa PGN lebih banyak diserap oleh kalangan industri. Bambang menyoroti perlunya ekspansi infrastruktur gas bumi hingga ke level masyarakat bawah agar beban negara dalam mensubsidi LPG bisa dipangkas secara tajam.

"Kita perlu meningkatkan rasio penggunaan gas di masyarakat melalui jargas, apalagi subsidi LPG cukup besar," urai Bambang.

Agar proyek infrastruktur perpipaan ini tidak merugi di masa depan, perencanaan bisnis harus disusun dengan perhitungan matang. Sebuah wilayah operasional dinilai memenuhi skala keekonomian jika memiliki tingkat kepadatan penduduk memadai dan disokong oleh pelanggan berskala besar.

"Agar ekonomis, harus ada anchor buyer dan kawasan permukiman yang cukup padat," tambahnya.

Anggota parlemen dari Fraksi Partai Golkar ini meminta adanya sinergi lintas sektor untuk merealisasikan percepatan pembangunan. Pemerintah daerah dan pihak pengembang perumahan swasta harus dilibatkan sejak fase awal.

"Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pengembang perumahan menjadi penting untuk memperluas jangkauan jargas," paparnya.

Kekhawatiran publik mengenai tingkat keselamatan instalasi gas pipa turut menjadi perhatian. Risiko kebocoran dapat dicegah asalkan seluruh tahapan konstruksi memenuhi standar teknis yang ketat.

"Keamanan bergantung pada perencanaan, spesifikasi, pembangunan, dan pengawasan yang baik," ungkapnya.

Pembangunan fisik pipa tidak akan memberikan dampak optimal jika tidak dibarengi dengan jaminan bahan baku. Kepastian pasokan gas bumi dari sektor hulu merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi pemerintah.

"Yang terpenting adalah ketersediaan gas. Infrastruktur tidak akan bermanfaat jika pasokan tidak ada," sambung Bambang.

Program jargas rumah tangga merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017. Kebijakan konversi ini menargetkan penurunan volume impor LPG nonsubsidi hingga 83,5 juta kilogram setiap tahun, memberikan opsi energi yang lebih praktis bagi warga, sekaligus menekan beban subsidi untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah mencatat realisasi lima paket pembangunan jargas sepanjang 2025 dengan total kapasitas mencapai 115.264 Sambungan Rumah (SR) yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di Indonesia. Target pemerataan energi ini turut dikejar lewat pembangunan pipa transmisi gas ruas Dumai–Sei Mangkei (Dusem) segmen Belawan–Labuhan Batu dan Labuhan Batu–Duri yang membentang sepanjang 541,8 kilometer. ***