Hardiknas 2026, Pemprov DKI Gratiskan 103 Sekolah Swasta dan Cairkan KJMU Rp 142,4 Miliar

‎

‎Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, rangkaian kebijakan yang diluncurkan menjadi bagian dari upaya memperkuat akses pendidikan dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

‎

‎"Hari Pendidikan Nasional di DKI Jakarta terasa istimewa karena ada sejumlah kebijakan yang menindaklanjuti penguatan akses pendidikan," kata Pram.

‎

‎Salah satu kebijakan utama adalah program sekolah swasta gratis yang akan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini menyasar 103 sekolah swasta di lima wilayah kota administrasi, mencakup jenjang SD, SMP, SMA, SMK, hingga SLB.

‎

‎Menurut Pram, kebijakan tersebut menjadi langkah konkret untuk memastikan anak-anak tetap bisa mengakses pendidikan tanpa terkendala biaya.

‎

‎"Pemprov DKI berkomitmen menggratiskan 103 sekolah swasta di Jakarta. KJP, KJMU, pemutihan ijazah, hingga perbaikan infrastruktur sekolah menjadi prioritas. Dengan ini, saya yakin Jakarta bisa menjadi role model pendidikan di Indonesia," ujarnya.

‎

‎Selain itu, Pemprov DKI juga telah mencairkan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) tahap I tahun 2026 kepada 15.825 mahasiswa dengan total anggaran mencapai Rp142,425 miliar.

‎

‎Di sisi lain, program pemutihan ijazah turut menjadi fokus dalam momentum Hardiknas tahun ini. Pemprov DKI bekerja sama dengan Baznas Bazis DKI Jakarta untuk menyerahkan 2.026 ijazah kepada peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari SD hingga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dengan total anggaran hampir Rp4 miliar.

‎

‎Wakil Gubernur Rano Karno menegaskan, pemutihan ijazah bukan sekadar persoalan administratif, melainkan membuka kembali peluang bagi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja.

‎

‎"Bagi banyak orang, selembar ijazah bukan sekadar kertas. Ia adalah kunci untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, mengangkat keluarga, dan menatap masa depan dengan kepala tegak," ucapnya.

‎

Rano juga menekankan, Hardiknas bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum untuk memperkuat komitmen menghadirkan pendidikan yang inklusif, adil, dan berkualitas.

‎

‎"Hari Pendidikan Nasional bukan hanya tanggal yang kita peringati setiap tahun. Ini panggilan moral bahwa masa depan bangsa dibangun melalui ruang kelas yang menyala, guru yang tak lelah menuntun, dan anak-anak yang berani bermimpi," tuturnya.

‎

‎Pemprov DKI juga memperkuat pendidikan vokasi dengan melepas 561 alumni SMK untuk bekerja di luar negeri, yakni ke Jepang, Malaysia, dan Jerman. Program ini menjadi bagian dari penguatan daya saing lulusan melalui semangat "SMK Naik Kelas, Alumni Mendunia".

‎

‎"Inilah wajah baru pendidikan vokasi Jakarta. Lulusan SMK tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu bersaing di tingkat global," tegas Rano.

‎

‎Lebih lanjut, Pemprov DKI melalui gerakan Disdik Peduli bersama PGRI DKI Jakarta menyalurkan bantuan pendidikan senilai Rp2,2 miliar bagi daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bantuan tersebut mencakup 120 unit laptop, 21 titik sumber air bersih, serta 5.058 paket perlengkapan sekolah untuk total 110 sekolah.

‎

‎Rano menegaskan, pendidikan harus tetap berjalan dalam kondisi apa pun, termasuk saat bencana.

‎

‎"Pendidikan tidak boleh berhenti karena bencana. Kelas boleh rusak, tetapi harapan tidak boleh roboh," terangnya.

‎

‎Ia berharap momentum Hardiknas 2026 dapat memperkuat kolaborasi antara pemerintah, guru, orang tua, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan memerdekakan.

‎

‎"Jakarta harus menjadi kota global yang tidak hanya maju secara ekonomi, tetapi juga matang secara kemanusiaan—dengan memuliakan ilmu, menghormati guru, melindungi anak, serta membuka kesempatan seluas-luasnya bagi setiap warga," pungkasnya. ***