Pemprov DKI Tegaskan Komitmen Perkuat Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

‎

‎Kegiatan yang menjadi bagian dari peringatan Hari Kartini tingkat Provinsi DKI Jakarta itu mengusung tema "Berkembang Tanpa Batas, Berdaya Tanpa Sekat". Tema tersebut menekankan pentingnya menghadirkan ruang yang memungkinkan perempuan tumbuh, belajar, bekerja, dan mengembangkan potensi tanpa terhambat stereotip, diskriminasi, kekerasan, kemiskinan, maupun keterbatasan akses.

‎

‎Pram mengatakan, momentum Hari Kartini harus menjadi pengingat bahwa perempuan memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berkembang dan berperan di berbagai bidang kehidupan.

‎

‎"Perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan Jakarta, mulai dari penguat kualitas keluarga, pendidik generasi masa depan, penggerak ekonomi, hingga pemimpin perubahan sosial di masyarakat," kata dia.

‎

‎Ia menuturkan, Pemprov DKI Jakarta terus mendorong kebijakan pembangunan yang responsif gender. Hal itu tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) Jakarta tahun 2024 yang mencapai 95,50 persen.

‎

‎Menurut Pram, capaian tersebut menunjukkan akses perempuan dan laki-laki terhadap kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak semakin setara.

‎

‎Meski demikian, ia menilai capaian itu perlu terus diperkuat melalui kebijakan yang memastikan perempuan memperoleh ruang aman, perlindungan, serta kesempatan setara dalam berbagai aspek kehidupan.

‎

‎Pemprov DKI Jakarta juga terus memperkuat upaya pemberdayaan dan perlindungan perempuan melalui langkah pencegahan, penanganan, hingga pemulihan korban kekerasan secara terpadu dengan melibatkan berbagai sektor.

‎

‎"Kami mengajak seluruh perangkat daerah, Tim Penggerak PKK, organisasi perempuan, dan masyarakat, termasuk laki-laki, untuk bersama menciptakan lingkungan yang aman, ramah, inklusif, serta bebas dari kekerasan dan diskriminasi," ucapnya.

‎

‎Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta, Endang Nugrahani Pramono atau Hani Pramono menegaskan, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan Jakarta. Karena itu, menurutnya, ruang aman bagi perempuan dan anak harus hadir di keluarga, ruang publik, hingga ruang digital.

‎

‎"Kita harus memastikan Jakarta menjadi kota yang aman dan inklusif bagi perempuan dan anak, baik di ruang keluarga, ruang publik, maupun ruang digital. Ini tanggung jawab bersama untuk membangun lingkungan yang saling menjaga dan menguatkan," ujar Hani.

‎

‎Ia juga mengapresiasi komitmen Pemprov DKI Jakarta dan seluruh pemangku kepentingan dalam memperkuat pemberdayaan serta perlindungan perempuan melalui pelayanan publik dan pembangunan yang semakin inklusif.

‎

‎"Apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh perempuan Jakarta, para ibu, pendidik, tenaga kesehatan, pelaku usaha, kader, aktivis, dan seluruh perempuan yang terus memberikan kontribusi terbaik bagi keluarga dan masyarakat," pungkasnya. ***