‎Pramono dan Gibran Tinjau MRT Fase 2A, Mulai Beroperasi Akhir 2027

‎

‎Dalam peninjauan tersebut, Pram menyebut progres pembangunan MRT Fase 2A saat ini telah mencapai sekitar 59 persen. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan jalur MRT hingga Harmoni dapat mulai beroperasi paling lambat pada akhir 2027.

‎

‎"Kami meninjau lokasi mulai dari Sawah Besar hingga Harmoni. Secara keseluruhan, progres pembangunan saat ini telah mencapai sekitar 59 persen. Berdasarkan informasi dari Direktur Utama MRT Jakarta, proses commissioning akan dimulai pada pertengahan 2027, dengan target operasional hingga Harmoni paling lambat akhir 2027," kata Pram.

‎

‎Ia menjelaskan, pembangunan jalur lanjutan menuju kawasan Kota Tua ditargetkan rampung pada akhir 2029. Dengan demikian, keseluruhan ruas utama MRT Jakarta sepanjang 22,2 kilometer diharapkan selesai pada tahun tersebut.

‎

‎Selain proyek Fase 2A, Pemprov DKI juga tengah melanjutkan pengembangan MRT rute Timur-Barat. Saat ini, proyek tersebut memasuki tahap pembebasan lahan, penetapan trase, dan penentuan titik stasiun.

‎

‎"Jika seluruh proses berjalan lancar, segmen pertama MRT Timur-Barat ditargetkan dapat beroperasi pada 2030," ujar Pram.

‎

‎Pram juga menyoroti aspek teknis pembangunan. Ia menyebut, Stasiun Sawah Besar dan Mangga Besar menjadi stasiun terdalam dalam proyek MRT Fase 2A, dengan kedalaman mencapai 28 meter di bawah permukaan tanah. Sebanyak 3.800 pekerja yang terlibat dalam pembangunan disebut seluruhnya merupakan tenaga kerja Indonesia.

‎

‎Sementara itu, Gibran mengapresiasi progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A yang dinilai berjalan sesuai target. Ia juga menyampaikan penghargaan kepada jajaran direksi MRT Jakarta dan para pekerja konstruksi yang terlibat.

‎

‎"Ini merupakan proyek kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara keseluruhan, progres pembangunan telah mencapai sekitar 59 persen. Pada akhir 2027, jalur Bundaran HI-Monas akan tersambung dan mulai beroperasi, kemudian dilanjutkan hingga Stasiun Kota pada akhir 2029," jelas Gibran.

‎

‎Menurut Gibran, pengembangan transportasi publik yang aman, nyaman, modern, dan terintegrasi menjadi salah satu prioritas Presiden RI. Karena itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta kawasan aglomerasi dinilai penting untuk mempercepat integrasi layanan transportasi massal.

‎

‎Wapres juga mengapresiasi inovasi Pemprov DKI Jakarta dalam pengembangan layanan transportasi publik, termasuk kebijakan pembebasan tarif bagi 15 golongan masyarakat seperti lansia dan penyandang disabilitas.

‎

‎"Transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, dan modern akan mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi. Yang terpenting adalah memastikan layanan ini aman dan nyaman bagi anak-anak, perempuan, ibu hamil, lansia, serta penyandang disabilitas," pungkas Gibran. ***