‎Pemkot Jaktim Siapkan Ekosistem UMKM Terintegrasi

‎

‎Gagasan itu disampaikan Munjirin dalam pembukaan kegiatan bimbingan teknis pengembangan ekonomi kreatif tahun 2026 di Jakarta Timur. 

‎

‎"Sudin Parekraf Jakarta Timur ini sebagai salah satu dari enam suku dinas yang punya UMKM-nya, Jakpreneurnya diampu oleh sudin-sudin. Tadi disampaikan peserta selama tiga hari itu satu hari 100 peserta, berarti ada sekitar 300 peserta yang dibina," kata dia.

‎

‎Menurut Munjirin, saat ini terdapat enam Suku Dinas yang membina pelaku usaha Jakpreneur, ditambah Tim Penggerak PKK, sehingga total terdapat tujuh unsur pembinaan UMKM di Jakarta Timur. 

‎

Ia menilai, seluruh pembinaan tersebut perlu diintegrasikan dalam satu sistem terpadu agar lebih efektif menjawab kebutuhan pelaku usaha.

‎

‎"Yang saya inginkan sebenarnya enam Sudin yang mengampu usaha Jakpreneur plus PKK ini disatukan dalam suatu sistem," ucap Munjirin.

‎

‎Ia menjelaskan, pelaku UMKM kerap menghadapi beragam persoalan, mulai dari kesulitan pemasaran, pengemasan produk, hingga keterbatasan modal usaha. Karena itu, sistem terpadu dinilai menjadi solusi untuk mempertemukan kebutuhan pelaku usaha dengan pihak-pihak yang dapat membantu pengembangan bisnis.

‎

‎Dalam skema yang diusulkan, pelaku UMKM nantinya akan tergabung dalam satu sistem yang memuat profil usaha, jenis produk, lokasi, hingga kebutuhan pengembangan usaha. Sistem tersebut juga diharapkan dapat diakses oleh pihak perbankan, koperasi, pelaku ekspor, hingga lembaga atau pihak yang fokus pada pendampingan usaha.

‎

‎Munjirin mencontohkan, eksportir yang ingin mencari produk kriya untuk pasar luar negeri dapat langsung mengakses informasi pelaku usaha di dalam sistem tersebut, termasuk jenis produk, pemilik usaha, hingga kualitas kemasan produknya.

‎

‎"Kalau ada pengusaha eksportir yang ingin mengekspor produk kriya, dia bisa masuk ke dalam sistem itu, melihat produknya seperti apa, packaging-nya bagaimana, alamatnya di mana, dan siapa pemiliknya," ujarnya.

‎

‎Tak hanya itu, sistem juga diharapkan mampu menjadi ruang komunikasi bagi pelaku usaha yang membutuhkan dukungan modal maupun peningkatan kapasitas. Pelaku UMKM dapat menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung, kemudian ditindaklanjuti pihak terkait seperti perbankan, koperasi, maupun lembaga pembina usaha.

‎

‎Munjirin menyebut, konsep tersebut sebagai upaya menciptakan ekosistem bisnis yang berjalan dari hulu hingga hilir secara terintegrasi. Dengan demikian, pelaku usaha tidak perlu kesulitan mencari akses pengembangan usaha secara terpisah.

‎

‎"Nanti tinggal menyampaikan kebutuhan, misalnya butuh modal untuk berkembang atau ingin memasarkan produk ke luar negeri, maka pihak yang relevan bisa langsung menangkap kebutuhan itu," tuturnya.

‎

‎Ia mengakui tantangan utama dari gagasan tersebut adalah menghadirkan sistem digital yang mampu mengintegrasikan seluruh kebutuhan dan layanan UMKM dalam satu platform. Karena itu, Pemerintah Kota Jakarta Timur membuka peluang kolaborasi, termasuk dengan tenaga programmer atau narasumber yang mampu membantu pengembangan sistem.

‎

‎Menurut Munjirin, sistem terintegrasi ini menjadi salah satu visi Pemerintah Kota Jakarta Timur dalam mempermudah pelaku UMKM mengembangkan usaha tanpa terbebani proses birokrasi yang rumit.

‎

‎"Harapannya tidak hanya UMKM binaan Sudin Parekraf saja, tetapi juga dari Sudin lain bisa disatukan dalam satu sistem," pungkasnya. ***