Ekspor Kelapa Sawit dan Batu Bara Tembus Ratusan Triliun Jadi Sorotan Parlemen

JAKARTA - Pengendalian harga komoditas strategis seperti kelapa sawit, batu bara, nikel, dan emas didorong agar tidak lagi bergantung pada campur tangan pasar asing. Kedaulatan atas hasil bumi dan sumber daya maritim menjadi isu krusial menyusul bocornya potensi pendapatan yang merugikan keuangan negara secara sistemik.

Presiden RI, Prabowo Subianto menegaskan sudah saatnya bangsa ini memegang kendali penuh atas kekayaan alamnya sendiri guna memperbaiki struktur perekonomian dalam negeri.

"Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita," kata Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Potensi devisa yang disumbangkan dari sektor sumber daya alam terbilang sangat raksasa. Pada tahun 2025 lalu, ekspor minyak kelapa sawit tercatat menyumbang devisa sebesar 23 miliar dolar AS atau setara Rp391 triliun. Angka yang lebih fantastis dicetak oleh komoditas batu bara dengan nilai ekspor mencapai 30 miliar dolar AS atau berkisar Rp510 triliun.

Sayangnya, derasnya aliran kekayaan tersebut tidak sejalan dengan realitas sosial. Secara statistik, sempat terjadi pertumbuhan ekonomi hingga 35 persen selama kurun tujuh tahun terakhir. Namun di sisi lain, daya beli kelas menengah justru anjlok dan angka kemiskinan perlahan merangkak naik.

"Bagaimana bisa pertumbuhan 35 persen tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat," ungkapnya mengkritisi ketimpangan tersebut.

Selain karut-marut tata kelola hasil tambang dan perkebunan, hilangnya aset negara juga masif terjadi di sektor kelautan. Praktik eksploitasi oleh pihak luar masih terus menggerogoti perairan Indonesia.

"Tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah. Harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri," jelasnya.***