Legislator Nabilah Dorong Pengelolaan Sampah Jakarta Berbasis Wilayah

‎

‎Hal itu disampaikan Nabilah saat menghadiri audiensi Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta bersama Kementerian Lingkungan Hidup, Selasa (19/5/2026).

‎

‎Menurut legislator dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, persoalan sampah di Jakarta harus mulai diselesaikan sejak dari wilayah administratif masing-masing, bukan hanya mengandalkan pengelolaan di hilir.

‎

‎"Ke depan sampah harus selesai di wilayah masing-masing. Jangan semua dibebankan ke Bantargebang. Kecamatan dan kelurahan harus mulai diperkuat menjadi basis pengelolaan sampah yang bisa langsung terselesaikan," kata Nabilah.

‎

‎Ia menilai, pendekatan kewilayahan menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya volume sampah di Jakarta serta keterbatasan kapasitas pengolahan di fasilitas hilir. Karena itu, pemerintah daerah dinilai perlu membangun sistem pengelolaan yang lebih mandiri di tingkat lokal.

‎

‎Nabilah juga mengusulkan adanya wilayah percontohan pengelolaan sampah di setiap kota administrasi, baik di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Model tersebut diharapkan dapat menjadi contoh pembinaan sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

‎

‎Menurut dia, pengelolaan sampah tidak boleh berhenti sebagai program administratif, tetapi harus menghasilkan solusi konkret, mulai dari pemilahan sampah, pengolahan sampah organik, hingga pengurangan residu.

‎

‎"Harus ada kelurahan maupun kecamatan atau minimal dilakukan di skala kota administratif yang bisa menjadi wilayah percontohan dalam menyelesaikan sampah, apakah itu mengubah sampah menjadi bentuk lain yang lebih berguna, seperti waste to energy, atau sampah benar-benar dimusnahkan. Dari wilayah percontohan tersebut selanjutnya diharapkan bisa direplikasi ke wilayah-wilayah lain," ujarnya.

‎

‎Selain penguatan sistem, Nabilah menekankan pentingnya dukungan anggaran dari DPRD dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk penyelesaian persoalan sampah di tingkat wilayah. 

‎

Ia meminta, para kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup (Kasudin LH) di lima wilayah kota diberi kewenangan serta dukungan anggaran yang memadai.

‎

‎"Kasudin-kasudin harus dibekali anggaran dan sistem yang memadai supaya bisa menyelesaikan persoalan sampah di wilayahnya masing-masing. Jangan semua menunggu kebijakan terpusat," ucapnya.

‎

‎Nabilah berharap, sinergi antara DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI Jakarta, dan pemerintah pusat dapat mempercepat transformasi sistem pengelolaan sampah ibu kota menjadi lebih modern, terintegrasi, dan berbasis wilayah. Dengan pendekatan tersebut, beban pengelolaan sampah di hilir diharapkan berkurang sekaligus menciptakan sistem yang lebih efektif dan berkelanjutan di tingkat masyarakat. ***