Komisi D DPRD DKI Soroti Krisis Lahan TPU dan Kebutuhan RTH di RKPD 2027

‎

‎"Terkait taman dan TPU, kami memahami bahwa lahan pemakaman saat ini sangat terbatas. Dinas terkait juga telah melakukan inventarisasi terhadap kebutuhan yang ada," kata Yuke di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/5/2026).

‎

‎Meski demikian, ia mengakui realisasi program penyediaan lahan TPU maupun pengembangan taman kota akan sangat bergantung pada kemampuan fiskal daerah dan alokasi anggaran dalam APBD DKI Jakarta.

‎

‎"Realisasi program nantinya tetap bergantung pada kondisi fiskal daerah. Yang terpenting, mereka telah menyiapkan kebutuhan lahan maupun sarana pendukung lainnya," ujarnya.

‎

‎Selain TPU, Komisi D juga memberi perhatian pada keberlanjutan penyediaan ruang terbuka hijau di Jakarta melalui penataan taman dan ruang publik. Menurut Yuke, keberadaan ruang hijau menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas lingkungan perkotaan di tengah kepadatan ibu kota.

‎

‎Ia menegaskan, seluruh kebutuhan prioritas yang diajukan dinas, termasuk terkait taman dan pemakaman, harus tetap masuk dalam perencanaan RKPD 2027 meskipun terdapat potensi penyesuaian anggaran.

‎

‎Politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu menegaskan, Komisi D akan terus mengawal agar program yang berdampak langsung terhadap kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas pemerintah daerah.

‎

‎"Yang paling penting, program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat harus dipastikan masuk dalam perencanaan," pungkasnya. ***