BPJS Kesehatan Terancam Gagal Bayar di Juli 2027, Direktur Prihati Pujowaskito Beberkan Data Defisit ke DPR

JAKARTA - Manajemen BPJS Kesehatan secara terbuka memaparkan rapor merah keuangan lembaga kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Lonjakan klaim fasilitas kesehatan yang tidak sebanding dengan pendapatan iuran bulanan memicu defisit sistemik.

Informasi tersebut diungkapkan oleh Direktur BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito saat menghadiri Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026). Tren negatif pembengkakan pengeluaran ini sejatinya pernah membayangi institusi pada periode beberapa tahun lalu.

"Jadi Bapak Ibu sekalian, memang BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020. Kemudian pandemi COVID sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 persen," ungkap Prihati Pujowaskito.

Klaim Medis Tembus Rp 500 Miliar Per Hari

Besarnya beban finansial yang dipikul tidak lepas dari masifnya pemanfaatan kartu kepesertaan oleh masyarakat di berbagai daerah. Saban hari, tagihan klaim medis dari berbagai rumah sakit terus mengalir dalam volume besar.

Dalam pemaparannya, Prihati Pujowaskito menunjukkan ketimpangan neraca keuangan berjalan:

• * Rasio Transaksi: Setiap hari kerja terjadi sedikitnya 2 juta transaksi jaminan kesehatan di seluruh jaringan faskes.
• * Anggaran Keluar: Akumulasi tagihan menyentuh Rp 500 miliar per hari, atau setara Rp 16,5 triliun per bulan.
• * Anggaran Masuk: Pendapatan dari iuran wajib peserta hanya mampu mengumpulkan dana Rp 14 triliun per bulan.

"Dan ini Bapak Ibu sekalian, kita melakukan transaksi kesehatan itu sehari 2 juta transaksi. Ini menghasilkan pembayaran Rp 500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp 16 triliun, kurang lebih Rp 16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp 14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp 2 triliun," tuturnya.

Batas Waktu Cadangan Klaim Rumah Sakit

Manajemen memberikan sinyal kuning terkait ketahanan sisa anggaran yang dipegang saat ini. Tanpa langkah taktis dan proteksi regulasi, operasional jaminan sosial kesehatan terancam lumpuh total pada pertengahan tahun depan.

Kepastian pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat kini bertumpu pada kebijakan strategis yang diambil bersama para pemangku kepentingan dalam waktu dekat.

"Namun demikian, kita masih punya cadangan untuk pembayaran klaim ini sampai awal tahun depan. Dan kita akan gagal bayar di Juli 2027 bila tidak ada intervensi (dukungan) Bapak, Ibu, sekalian," paparnya mengarahkan atensi ke anggota komisi.

Menanti Eksekusi Anggaran Kemenkeu dan Kemenkes

Penyelamatan kas jaminan kesehatan kini bergantung pada penerbitan aturan baru yang tengah difinalisasi di tingkat pusat. Aturan tersebut memegang kunci cairnya alokasi dana bantuan yang tertahan di bendahara negara.

Skema bantuan dana segar tersebut diproyeksikan bersumber dari dua lini kementerian utama untuk mengamankan likuiditas operasional.

"Kami berusaha ke depan tetap ikut, tadi Bapak Menkes sudah menyampaikan peraturan kelihatannya ada kabar gembira jam 13.00 tadi kami ditelepon oleh Wamensesneg. Jam 13.00 ada finalisasi Pak. Dan kalau sudah ditandatangani, moga-moga Juli Pak, cair Pak, cair, cair. Yang tadi Bapak bilang Rp 20 triliun. Rp 10 triliun di Kemenkes, Rp 10 triliun di Kemenkeu ya, yang sudah pernah dijanjikan di awal tahun," ujarnya merinci pembagian dana bantuan.

Suntikan modal segar dari Kementerian Keuangan tersebut diproyeksikan untuk menutupi jurang defisit sepanjang tahun anggaran berjalan. Bersamaan dengan itu, manajemen juga mendorong penyelesaian regulasi piutang kepesertaan.

"Suntikan Bu, untuk suntikan, yang Kemenkeu. Dan ini juga yang disampaikan Pak Yahya tadi bisa menutup kekurangan ya dalam setahun berjalan ini Pak. Tahun depan kalau suntikan kita akan mengajukan lagi pastinya. Kemudian yang perlu kami jelaskan bahwasanya kita juga berharap segera ditandatangani Perpres penghapusan tunggakan, karena ini ada 23 kurang lebih juta yang menunggak dan ini memang uangnya sebesar Rp 14 triliun," jelasnya. ***