Beban Keuangan Berat, Harga Pertamax Resmi Naik ke Rp16.250 per Liter

JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga secara resmi melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi di Jakarta, Sabtu (13/6/2026). Keputusan ini dianggap pahit namun harus diambil demi menjaga kesehatan neraca keuangan perusahaan.

Penyesuaian tarif BBM nonsubsidi ini mencakup produk Pertamax (RON 92) dan Pertamax Green 95 (RON 95). Langkah ini merupakan respons atas sentimen negatif eksternal, termasuk melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan tingginya harga minyak dunia.

Menyikapi hal tersebut, Ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono menyatakan bahwa menahan harga terlalu lama berisiko memangkas dividen, penerimaan pajak, serta peringkat utang Pertamina di mata lembaga pemeringkat finansial global.

"Investor itu selalu melihat catatan untung-rugi dan bagaimana potret riil kinerja keuangan perusahaan. Logika sederhananya, kalau sebuah perusahaan terus-terusan dipaksa merugi akibat menjual produk di bawah harga modal, siapa juga pengusaha yang mau menanamkan modalnya di sana?" papar Ekonom dari Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Hendry Cahyono.

Dilepas ke Mekanisme Pasar Bebas

Berdasarkan rincian tarif baru, harga Pertamax (RON 92) yang sebelumnya Rp12.300 per liter naik menjadi Rp16.250 per liter. Produk ramah lingkungan Pertamax Green 95 (RON 95) juga terkoreksi dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter.

Menurut Hendry, melepas harga Pertamax ke level keekonomiannya adalah realitas ekonomi yang tidak bisa ditawar lagi setelah sekian lama mengandalkan kantong internal perusahaan.

“Akhirnya setelah sekian lama ditahan, lini produk BBM nonsubsidi ini terpaksa harus dilepas agar bergerak sesuai mekanisme pasar bebas. Dampaknya, kurva kenaikan yang kita lihat sekarang memang terkesan melonjak cukup tinggi. Tapi secara objektif, mau tidak mau, harga Pertamax memang sudah saatnya naik,” ungkap Hendry Cahyono.

Ketiadaan Subsidi APBN

Keputusan melepas harga ini menegaskan bahwa jenis BBM kelas menengah tersebut tidak terikat dengan bantuan negara. Masyarakat diharapkan menyadari posisi produk ini di pasar energi nasional.

"Uang cadangan Pertamina ini kan ada batasnya, tidak bisa terus-terusan dikuras habis. Lagipula, publik harus paham bahwa Pertamax ini masuk kategori BBM nonsubsidi yang berarti tidak ada sepeser pun bantuan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dalamnya. Jadi, harganya memang sudah sewajarnya bergerak fleksibel mengikuti hukum pasar universal," urai Hendry Cahyono.

Di sisi lain, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun memastikan bahwa perubahan tarif ini sudah merujuk pada regulasi perhitungan dari pemerintah. Hal ini ditujukan untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan bisnis BUMN, mutu pelayanan, dan kepastian pasokan bagi masyarakat. ***