Mengintip Peluang Pemerintahan Bersatu Palestina Pasca Penyerahan Senjata Hamas

JAKARTA – Masa depan persenjataan Hamas di Jalur Gaza kembali menjadi sorotan dunia. Kelompok pejuang tersebut menyatakan bahwa penyerahan aset militer hanya akan dilakukan kepada otoritas Palestina yang bersatu sebagai langkah konkret menuju kemandirian politik.

Wakil Kepala Biro Politik Hamas, Musa Abu Marzouk menjelaskan bahwa upaya pelucutan senjata oleh pihak asing tanpa fondasi politik yang kuat hanya akan menciptakan kekosongan kekuasaan. Hal ini ia sampaikan saat merespons tekanan internasional terkait pembubaran sayap militer mereka, Rabu (17/6/2026).

"Senjata hanya dapat diserahkan kepada pihak Palestina, baik itu Otoritas Nasional Palestina maupun negara Palestina yang nantinya akan hadir di Gaza. Senjata tidak akan pernah diserahkan kepada Israel, struktur yang berafiliasi dengannya, ataupun AS," ungkap Musa Abu Marzouk kepada media RIA Novosti.

Ia menambahkan, tanpa adanya pemerintahan tunggal yang kuat, upaya paksa pelucutan senjata justru akan memicu malapetaka baru bagi rakyat Palestina. Marzouk mencontohkan kegagalan kebijakan AS di Irak yang membubarkan institusi resmi negara, yang akhirnya justru memicu perang saudara dan kekacauan panjang.

Sementara itu, peta politik internal Palestina saat ini sedang diuji. Penyerahan senjata kepada satu otoritas tunggal diharapkan dapat menjadi perekat bagi hubungan Hamas dan Fatah di Tepi Barat. Namun, rencana ini berhadapan dengan proposal perdamaian AS yang telah mendapat dukungan di Dewan Keamanan PBB pada pertengahan November lalu.

Proposal tersebut mencakup pembentukan pemerintahan internasional sementara dan dewan perdamaian yang dipimpin Donald Trump. Meski didukung 13 dari 15 anggota DK PBB, implementasi rencana tersebut masih diragukan oleh banyak pihak, termasuk Rusia, karena tingginya intensitas ketegangan di lapangan antara Israel dan Hamas.***