‎DPRD DKI Soroti Ketimpangan Akses Pendidikan dalam SPMB

‎

‎Menurut Subki, kelompok masyarakat berpenghasilan rendah masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan yang layak. Kondisi ekonomi, keterbatasan fasilitas belajar, hingga persoalan pemenuhan gizi menjadi faktor yang membuat mereka kalah bersaing dalam proses penerimaan peserta didik baru.

‎

‎"Keberpihakan kita kepada masyarakat kelas bawah itu harus menjadi prioritas," kata Subki.

‎

‎Ia menilai, kondisi tersebut berbanding terbalik dengan masyarakat dari kalangan ekonomi mampu yang memiliki akses lebih luas terhadap pendidikan. Selain didukung fasilitas belajar yang memadai, kebutuhan gizi dan penunjang pendidikan lainnya juga dapat terpenuhi dengan baik.

‎

‎Karena itu, Subki meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta memperkuat berbagai program yang berpihak kepada warga kurang mampu, khususnya melalui optimalisasi jalur afirmasi dalam SPMB.

‎

‎Menurutnya, program-program pendidikan yang dikhususkan bagi kelompok rentan perlu diperluas dan dimaksimalkan agar dapat menjadi solusi atas kesenjangan akses pendidikan.

‎

‎Ia mencontohkan program sekolah rakyat maupun boarding school yang diperuntukkan bagi masyarakat tidak mampu. Selain itu, terdapat pula program yang digagas pemerintah pusat untuk memperluas kesempatan pendidikan bagi kelompok tersebut.

‎

‎"Apalagi ada program sekolah rakyat dari Kemensos, ada Program Sekolah Garuda," ujarnya.

‎

‎Dalam kesempatan itu, Subki juga menyoroti pelaksanaan sistem zonasi yang dinilai belum merata di berbagai wilayah. Menurut dia, sistem zonasi saat ini sudah tidak lagi ideal sebagai jalur utama penerimaan peserta didik.

‎

‎Meski demikian, ia menilai sistem tersebut masih dapat dipertahankan sebagai salah satu alternatif dalam SPMB. Namun, pemerintah perlu memberikan porsi lebih besar terhadap jalur afirmasi dan prestasi agar peluang bagi siswa dari berbagai latar belakang menjadi lebih adil.

‎

‎Subki mengungkapkan, persoalan SPMB masih menjadi salah satu isu yang paling banyak dikeluhkan masyarakat. Keluhan tersebut kerap diterima anggota DPRD DKI Jakarta saat melakukan reses dan menyerap aspirasi warga di lapangan.

‎

‎Karena itu, ia mendorong Pemprov DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan untuk terus melakukan evaluasi serta perbaikan sistem penerimaan murid baru agar akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata, terutama bagi warga kurang mampu yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam memperoleh kesempatan pendidikan. ***