Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Saham Perbankan dan Telkom Menekan IHSG, Saham INCO hingga INOV Berbalik Menguat
Ekonomi
10 jam yang lalu
Saham Perbankan dan Telkom Menekan IHSG, Saham INCO hingga INOV Berbalik Menguat
2
Indonesia dan Uni Eropa Sepakati IEU-CEPA, Ekspor Sawit hingga Tekstil Bebas Bea Masuk
Nasional
10 jam yang lalu
Indonesia dan Uni Eropa Sepakati IEU-CEPA, Ekspor Sawit hingga Tekstil Bebas Bea Masuk
3
Mantan Kapolri Listyo Sigit Diduga Terseret Penyadapan Presiden Prabowo, Benny Minta Pengusutan Tuntas
Nasional
10 jam yang lalu
Mantan Kapolri Listyo Sigit Diduga Terseret Penyadapan Presiden Prabowo, Benny Minta Pengusutan Tuntas
4
BMKG Prakirakan Jabodetabek Diguyur Hujan Ringan pada Hari Ini
Metropolitan
13 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Jabodetabek Diguyur Hujan Ringan pada Hari Ini
5
Pengamat UGM Sebut Pimpinan DPD RI Punya Peluang Jadi Wapres
Nasional
11 jam yang lalu
Pengamat UGM Sebut Pimpinan DPD RI Punya Peluang Jadi Wapres
6
Johnny Jansen Akui Tak Mudah Hadapi Persib Bandung di Kandangnya
Sepakbola
23 jam yang lalu
Johnny Jansen Akui Tak Mudah Hadapi Persib Bandung di Kandangnya
Home  /  Berita  /  PON

Pemadaman Listrik Dinilai Merugikan, FAKTA Indonesia Somasi PLN

Pemadaman Listrik Dinilai Merugikan, FAKTA Indonesia Somasi PLN
Wakil Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, Azas Tigor Nainggolan. (Ist).
Senin, 22 Juni 2026 14:33 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Wakil Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Indonesia, Azas Tigor Nainggolan, melayangkan somasi pertama kepada Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa sepanjang Juni 2026.

Dalam surat somasi tertanggal 22 Juni 2026, Tigor menilai, pemadaman listrik yang berlangsung hingga tiga jam di berbagai wilayah bukan sekadar gangguan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya tata kelola energi nasional dan kegagalan PLN dalam memenuhi hak-hak konsumen.

‎
‎Menurut Tigor, sebagai perusahaan negara yang mendapat mandat menyediakan listrik bagi masyarakat, PLN wajib menjamin pasokan listrik yang aman, andal, dan berkelanjutan selama 24 jam. Namun, pemadaman bergilir yang terjadi dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan berbagai kerugian.
‎
‎"PT PLN telah gagal menjalankan kewajibannya menyediakan pasokan listrik yang tepat waktu, aman, dan sesuai perjanjian kepada masyarakat selaku konsumen," tegas Tigor dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026). 
‎
‎Tigor menegaskan, pemadaman tersebut berpotensi melanggar hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak itu mencakup kenyamanan, keamanan, kepastian layanan, hingga hak memperoleh kompensasi apabila jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. 
‎
‎Ia menyebut, dampak pemadaman tidak hanya dirasakan rumah tangga, tetapi juga pelaku usaha, layanan kesehatan, dan sektor pendidikan yang sangat bergantung pada ketersediaan listrik.
‎
‎"Kerugian yang timbul meliputi terganggunya aktivitas sehari-hari, kerusakan peralatan elektronik, terhentinya kegiatan usaha, serta terganggunya layanan kesehatan dan pendidikan," ujar Tigor. 
‎
‎Selain menyoroti aspek perlindungan konsumen, Tigor juga menilai tindakan PLN memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 dan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ia menilai terdapat unsur kelalaian dalam pengelolaan produksi dan distribusi tenaga listrik yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat. 
‎
‎Melalui somasi tersebut, FAKTA Indonesia meminta PLN segera mengambil sejumlah langkah. Di antaranya mengakui adanya pelanggaran hak konsumen, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat, memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada seluruh pelanggan terdampak, menghentikan pemadaman bergilir, serta memperbaiki tata kelola dan kapasitas infrastruktur kelistrikan nasional. 
‎
‎Tigor memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada PLN untuk memberikan tanggapan atas somasi tersebut. Apabila tidak ada respons, pihaknya mengancam akan menempuh langkah hukum dan administratif lebih lanjut, termasuk menyampaikan laporan resmi kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 
‎
‎“Somasi ini merupakan bentuk upaya perlindungan terhadap masyarakat konsumen serta kepentingan publik dalam memperoleh layanan listrik yang layak dan berkesinambungan,” kata Tigor. 
‎
‎Surat somasi tersebut juga ditembuskan kepada Presiden RI dan Menteri ESDM sebagai bentuk pengawasan terhadap pelayanan publik di sektor ketenagalistrikan. ***

Editor:Senopati Ukoro
Kategori:PON
wwwwww