‎Amir Hamzah: Pengelolaan Jakarta Fair Harus Kembali ke Pangkuan Pemprov DKI

‎

‎"Jakarta Fair sejak awal dirancang sebagai pesta rakyat. Untuk itu, pengelolaannya harus kembali menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama, bukan semata-mata mengejar keuntungan komersial," ujarnya, Selasa (23/6/2026).

‎

‎Amir menjelaskan, langkah cepat yang dapat dilakukan dalam penyelenggaraan Jakarta Fair Kemayoran tahun ini adalah memberikan kebijakan hari gratis masuk bagi masyarakat, terutama pada akhir pekan yang biasanya menjadi waktu favorit warga berkunjung.

‎

‎"Pemprov DKI harus segera bernegosiasi dengan pengelola agar ada beberapa hari yang digratiskan, khususnya saat akhir pekan. Ini penting agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan Jakarta Fair sebagai pesta rakyat yang sesungguhnya," terangnya.

‎

‎Menurutnya, secara historis kawasan eks Bandara Kemayoran merupakan aset strategis yang pengelolaannya diberikan dari pemerintah pusat kepada Pemprov DKI Jakarta. Namun, dalam perkembangannya, pengelolaan kawasan dilakukan pihak swasta yakni PT Jakarta International Expo (JIExpo).

‎

‎"Kita tidak boleh melupakan sejarah. Tanah eks Bandara Kemayoran merupakan aset yang sangat bernilai dan pada prinsipnya diperuntukkan bagi kepentingan publik. Sudah sewajarnya Pemprov DKI memiliki peran yang lebih besar dalam pengelolaannya," ungkapnya.

‎

‎Amir menyoroti kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di PT JIExpo yang saat ini hanya sekitar 13 persen. Menurutnya, kondisi tersebut perlu dievaluasi dan dinegosiasikan kembali agar memberikan manfaat yang lebih adil bagi masyarakat Jakarta.

‎

‎"Pemprov harus menegosiasikan ulang posisi kepemilikan sahamnya. Masyarakat berhak mengetahui secara transparan bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dan manfaat yang diperoleh daerah dari penyelenggaraan Jakarta Fair setiap tahun," bebernya.

‎

‎Amir mengingatkan adanya potensi risiko yang harus diantisipasi apabila kondisi keuangan perusahaan pengelola mengalami masalah di masa mendatang.

‎

‎"Jangan sampai aset strategis milik masyarakat Jakarta menghadapi risiko total loss apabila suatu saat perusahaan pengelola mengalami kebangkrutan atau persoalan bisnis lainnya. Pemprov DKI harus memperkuat posisi dan kontrolnya sejak sekarang," ucapnya.

‎

‎Amir menambahkan, momentum evaluasi pengelolaan Jakarta Fair perlu dilakukan secara menyeluruh agar penyelenggaraan event terbesar di Jakarta tersebut benar-benar kembali menjadi ruang promosi usaha, hiburan, sekaligus sarana rekreasi yang terjangkau bagi seluruh warga.

‎

‎"Jakarta Fair harus kembali kepada ruh awalnya sebagai pesta rakyat Jakarta. Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton di rumah sendiri, tetapi harus menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari keberadaan kawasan Kemayoran dan penyelenggaraan Jakarta Fair," pungkasnya. ***