Imigrasi Jakarta Perketat Seluruh Kanim dan Pengawasan Anti Korupsi

JAKARTA - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kanwil Imigrasi Jakarta menggelar Sosialisasi Anti Korupsi, Pengendalian Gratifikasi, dan Pencegahan Konflik Benturan Kepentingan, Senin (22/6/2026) malam.

Kegiatan yang dihadiri jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi se-DKI Jakarta itu sekaligus menjadi momentum pemberian penghargaan kepada satuan kerja yang berhasil meraih predikat kualitas pelayanan publik "Sangat Baik" dan "Baik" berdasarkan hasil penilaian Ombudsman Republik Indonesia.

Acara diawali dengan laporan Ketua Pelaksana yang juga Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, Hamdan Muhammad Al Amin.

"Pentingnya membangun sistem kerja yang transparan, profesional, dan akuntabel di seluruh lini pelayanan keimigrasia," tegas Hamdan.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi DKI Jakarta, Pamuji Raharja, menegaskan bahwa kepercayaan publik hanya dapat dibangun melalui integritas yang kuat dan pelayanan yang konsisten.

"Integritas adalah fondasi utama organisasi. Pelayanan publik yang berkualitas tidak akan pernah terwujud tanpa aparatur yang bersih, profesional, dan berkomitmen menjauhi segala bentuk penyimpangan," ungkap Pamuji.

"Karena itu, pengendalian gratifikasi dan pencegahan konflik kepentingan harus menjadi budaya kerja yang tertanam dalam setiap insan Imigrasi," ia melanjutkan.

Menurutnya, tantangan pelayanan publik saat ini bukan hanya soal kecepatan dan kemudahan layanan, tetapi juga bagaimana menjaga kepercayaan masyarakat melalui tata kelola yang transparan dan bebas dari praktik-praktik yang dapat mencederai kredibilitas institusi.

Sorotan utama dalam kegiatan ini datang dari Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, Amir Arif, yang mengingatkan bahwa perang melawan korupsi harus dimulai dari lingkungan kerja masing-masing.

Ia mengajak seluruh jajaran Imigrasi menjadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari, bukan sekadar slogan yang tertulis di dinding kantor.

"Budaya anti korupsi dibangun melalui sikap, perilaku, dan kebiasaan yang konsisten. Integritas harus menjadi kompas moral dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan aparatur negara," ujar Amir.

Sementara itu, Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ian Fidianto Markos, memaparkan pentingnya deteksi dini terhadap potensi benturan kepentingan yang dapat memengaruhi objektivitas pelayanan publik.

"Pengelolaan konflik kepentingan merupakan salah satu instrumen penting dalam mencegah munculnya praktik korupsi dan maladministrasi di lingkungan birokrasi," kata Ian.

Selain penguatan integritas, kegiatan ini juga menjadi panggung apresiasi bagi unit kerja yang berhasil menunjukkan kualitas pelayanan publik terbaik berdasarkan hasil evaluasi Ombudsman RI.

Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi yang dijalankan di lingkungan Imigrasi tidak hanya berfokus pada peningkatan layanan, tetapi juga pada pembangunan budaya kerja yang profesional dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Di tengah tuntutan publik yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan pemerintah, Kanwil Ditjen Imigrasi DKI Jakarta menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pelayanan yang cepat, transparan, bebas pungutan liar, serta menjunjung tinggi nilai-nilai integritas.

Bagi Imigrasi Jakarta, pelayanan prima dan integritas bukan dua hal yang terpisah, melainkan fondasi utama untuk membangun kepercayaan publik yang berkelanjutan. ***