Angka Pengangguran Naik, Kasus PHK Tokopedia Jadi Perhatian Khusus Pemerintah

JAKARTA - Efisiensi radikal menghantam pekerja sektor digital Tanah Air. Sebanyak 90 persen karyawan Tokopedia terpaksa dirumahkan pasca beralihnya kendali utama ke tangan induk usaha TikTok, ByteDance sejak 2023.

"Kami tengah menyelaraskan organisasi riset dan pengembangan (R&D) pada ranah yang dapat mendorong pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan bagi bisnis kami, komunitas kreator, dan penjual di platform kami," ungkap Perwakilan Juru Bicara TikTok, Sabtu (4/7/2026).

Dinamika Pasca Akuisisi Raksasa E-Commerce

Berdasarkan catatan iPrice pada rentang Januari-Maret 2022, Tokopedia mencetak rekor sebagai platform dengan total 7.409 orang karyawan. Angka tersebut melampaui Shopee yang mengekor dengan 6.232 karyawan.

Struktur masif ini berubah seiring langkah strategis TikTok yang mengeksekusi pengambilalihan 75,01 persen saham di akhir tahun 2023, menyisakan 24,99% kepemilikan untuk PT GoTo.

"Kami akan terus berinvestasi untuk menjadikan Tokopedia sebagai platform yang lebih baik bagi pengguna dan penjual kami, serta terus memberdayakan pelaku usaha lokal dalam membangun ekosistem e-commerce yang berkelanjutan di Indonesia," tandasnya.

Pemerintah Kawal Nasib Karyawan

Kondisi genting di tubuh Tokopedia memicu respons cepat dari aparat negara yang menaungi kesejahteraan buruh.

"Saya sedang mengatur waktu untuk bertemu langsung dengan para pekerja maupun pihak perusahaan. Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi," papar Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal.

"Tokopedia dan TikTok merupakan bagian dari industri ekonomi digital berbasis platform. Karena itu, kami akan turun terlebih dahulu mencari fakta di lapangan. Saya akan mengajak Kementerian Ketenagakerjaan untuk bersama-sama melakukan pendalaman agar diketahui secara jelas akar persoalannya," sambungnya.

"Kalau ada pelanggaran terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan, tentu harus diluruskan. Negara hadir untuk memastikan hak-hak pekerja tetap terlindungi dan seluruh ketentuan hukum dipatuhi," tegas Said.

"Tidak semua persoalan PHK memiliki penyebab yang sama. Kalau masalahnya berkaitan dengan situasi pasar atau kondisi bisnis perusahaan, tentu kita akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik yang tetap melindungi pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan usaha," urainya.

"Pengalaman kami menunjukkan bahwa dialog yang difasilitasi pemerintah dapat menghasilkan solusi yang baik. Dalam salah satu kasus, sekitar 4.000 pekerja berhasil diselamatkan dari ancaman PHK melalui pendekatan tersebut. Karena itu, pendekatan yang sama akan kami lakukan terhadap persoalan di sektor ekonomi digital," bebernya.

"Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah akan terus hadir untuk melindungi pekerja sekaligus menjaga iklim usaha yang sehat. Prinsipnya sederhana, setiap persoalan harus diselesaikan berdasarkan fakta, melalui dialog, dan dengan tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku," pungkas Said.

Guncangan Global dan Efek Domino

Kondisi yang dialami industri digital selaras dengan guncangan yang dirasakan lini bisnis lain.

"Cuman kalau secara umum sebenarnya, memang kan seperti yang angka PMI, PMI itu kan mengindikasikan industri manufaktur sekarang sebagian besar turun PMI nya dan bahkan beberapa masuk ke kontraksi," tutur Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso di Kemenko Perekonomian, Jumat (3/7/2026).

"Jadi kena di dua sisi memang industri ini. Nah itu yang harus hati-hati," jelasnya.

"Kan kemarin contoh misalkan yang kena duluan bahan baku plastik itu kan tinggi sekali naiknya sampai 115 persen kan naiknya. Nah itu kena Kita kasih stimulus dulu pembebasan bea masuknya. Jadi memang harus kita evaluasi terus, Dan sektoral nanti harus kita tangani. Kalau enggak ya akan kena seperti itu," papar Susiwijono.

Puluhan Ribu Pekerja Tumbang

Laporan resmi Kementerian Ketenagakerjaan mempertegas besarnya hantaman ekonomi ini. Terdapat 23.470 orang yang kehilangan pekerjaan sepanjang rentang waktu Januari-Mei 2026. Persebaran korban PHK tertinggi terjadi di wilayah berikut:

• Jawa Barat: 5.044 pekerja
• Banten: 2.596 orang
• Jawa Timur: 2.332 pekerja
• Kalimantan Selatan: 1.841 pekerja
• Kalimantan Timur: 1.831 pekerja
• DKI Jakarta: 1.746 pekerja
• Jawa Tengah: 1.515 pekerja
• Sumatera Selatan: 920 pekerja
• Sumatera Utara: 906 pekerja ***