Siapkan Lahan 7,1 Hektare, Provinsi Bali Mantapkan Fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi

DENPASAR - Tudingan terkait penolakan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pulau Dewata dibantah keras oleh Gubernur Bali, Wayan Koster. Bantahan ini dikeluarkan menyusul aksi massa yang mendatangi Kantor Gubernur Bali, Selasa (30/6/2026).

Saat memberikan keterangan resmi di Denpasar, Sabtu (4/7/2026), Pemerintah Provinsi Bali membuktikan dukungannya melalui penyediaan lahan seluas 7,1 hektare. Lahan ini dikhususkan untuk membangun fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

"Pemprov Bali telah mengambil langkah nyata dalam mendukung berbagai program strategis nasional, pertama, penyediaan lahan seluas 7,1 hektare untuk pembangunan fasilitas SPPG untuk Program MBG," jelas Wayan Koster.

Komitmen Sinergi Pusat dan Daerah

Fasilitas SPPG tidak hanya terpusat di satu titik, melainkan tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Bali. Proposal pengajuannya pun telah dikirim kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Senin (20/5/2025).

Langkah ini menjadi bukti kepatuhan daerah terhadap program yang dicanangkan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

"Saya sangat memahami tatanan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan, bahwa pemerintahan kita hanya satu, meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah," tambahnya.

Perluasan Dukungan Fisik

Pemprov Bali turut mempercepat realisasi program nasional lainnya agar sejalan dengan target pusat. Persiapan fisik yang tengah dikebut meliputi:

• Program Sekolah Rakyat: Pengalokasian lahan seluas 5,67 hektare di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem.
• Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Penyiapan lahan seluas lebih dari 2 hektare di berbagai kota/kabupaten se-Bali.

"Pembangunan sudah hampir selesai dan telah dilakukan persiapan untuk penerimaan siswa baru," ungkapnya merujuk ke fasilitas pendidikan.

Menghadapi isu yang beredar, masyarakat Bali diharapkan lebih teliti menyerap informasi agar tidak terprovokasi.

"Khususnya kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh pemberitaan yang menyesatkan, mari kita dukung dan sukseskan bersama program strategis nasional yang dilaksanakan oleh Presiden RI," sambungnya.

Sebagai langkah manajerial, Sekretaris Daerah Provinsi Bali dan seluruh kepala perangkat daerah telah mendapat arahan langsung untuk terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota demi kelancaran tiga program utama tersebut. ***