DPRD DKI Ungkap Fenomena Gunung Es pada Remaja, 16 Siswa SMP di Jakarta Terdeteksi HIV
![]() |
| Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana. (Ist). |
Rabu, 08 Juli 2026 13:09 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Temuan 16 siswa di salah satu SMP Jakarta Timur yang terdeteksi HIV menjadi alarm bagi persoalan anak sekolah di Jakarta. Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian Untayana menyebutnya sebagai fenomena "gunung es" sekaligus mengusulkan pencabutan bansos bagi keluarga anak yang terlibat tawuran.
Pernyataan itu disampaikan Justin dalam Rapat Kerja Komisi E DPRD DKI Jakarta terkait RKPD Perubahan 2026 pada Selasa (7/7/2026).
Menurut Justin, temuan tersebut menunjukkan persoalan sosial yang jauh lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Ia menyebut kasus tersebut sebagai fenomena "gunung es" yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah, sekolah, dan terutama keluarga.
"Saya sempat pergi ke salah satu SMP di Jakarta Timur. Mereka telah melaksanakan medical check-up. Di satu SMP itu ada 16 anak terdeteksi HIV. Ini merupakan fenomena gunung es, di bawahnya pasti lebih banyak lagi. Itu baru dari satu sekolah saja," ungkap Justin.
Ia mengatakan, berdasarkan penelusuran yang dilakukannya, anak-anak tersebut masih berusia di bawah 17 tahun. Menurutnya, sebagian dari mereka terjerumus dalam pergaulan bebas setelah bergabung dengan geng balap motor dan lingkungan pertemanan yang negatif.
"Tapi, ini anak-anaknya di bawah 17 tahun. Itu sudah HIV. Waktu saya gali kenapa, ya mereka ikutan geng balap-balapan motor, modifikasi motor, saling berhubungan, bertukar pacar, dan lain sebagainya sampai bisa terjangkit HIV. Ya kita bingung juga terhadap anak SMP masa kita ingin berikan pelajaran kontrasepsi dan lain sebagainya," katanya.
Selain menyoroti persoalan tersebut, Justin juga menilai maraknya tawuran hingga kenakalan remaja tidak terlepas dari lemahnya pengawasan orang tua. Karena itu, ia mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencabut bantuan sosial (bansos) bagi keluarga yang anaknya terbukti terlibat tawuran sebagai bentuk pertanggungjawaban.
"Saya kira kita harus betul-betul mendorong ketegasan Bapak Gubernur agar anak-anak yang terlibat tawuran, dan hal-hal lainnya dicabut saja bansos sekeluarganya," tegasnya.
Menurut Justin, pencabutan bantuan tidak ditujukan kepada anak, melainkan sebagai bentuk dorongan agar keluarga menjalankan perannya dalam membina dan mengawasi anak.
"Anak-anak yang tawuran ini nggak takut kalau KJP-nya dicabut. Tapi, saya kira keluarganya harus bertanggung jawab karena keluarga ini adalah 'institusi' terdekat dari setiap anak-anak kita," ujarnya.
Ia juga mencontohkan kasus yang pernah ditanganinya di Duren Sawit, ketika seorang anak berusia 14 tahun diduga menyiram air keras pada pukul 02.00 WIB. Justin mempertanyakan di mana peran orang tua saat anak melakukan tindakan kriminal.
"Saya pernah menangani aduan kasus di Duren Sawit, di mana anak umur 14 tahun jam 2 pagi nyiram air keras. Orang tuanya ke mana?" Ucapnya.
Justin menegaskan, berbagai fasilitas pendidikan dan program yang disediakan Pemprov DKI Jakarta tidak akan efektif apabila tidak diimbangi dengan keterlibatan keluarga.
"Sebagus apa pun fasilitas yang diberikan Pemprov DKI terhadap anak-anak di DKI Jakarta, kalau orang tua tidak mengambil peran, maka sia-sia saja uang pajak masyarakat kita ini." Tuturnya.
Legislator dari Fraksi PSI itu pun kembali mendesak Gubernur DKI Jakarta untuk mempertimbangkan kebijakan pencabutan bansos bagi keluarga yang dinilai lalai dalam membina anak.
"Lagi-lagi orang tua harus terlibat. Orang tua yang abai untuk memastikan anaknya jadi warga DKI Jakarta yang baik, saya kira mereka tidak pantas untuk keluarganya menerima bantuan sosial dalam bentuk apa pun itu juga. Jadi, ini harus didorong kepada Bapak Gubernur," pungkasnya. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, SEA Games, Umum, DKI Jakarta |













