Firman Murka Mafia BBM Diduga Nikmati Subsidi Nelayan, Minta Tindakan Tegas

JAKARTA – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Firman Soebagyo melontarkan kritik keras kepada pemerintah atas maraknya praktik mafia bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Pantai Utara (Pantura). Ia menilai negara tidak boleh terus membiarkan mafia menikmati keuntungan dari kebijakan yang seharusnya diperuntukkan bagi nelayan.

Firman mendesak pemerintah segera membentuk Satgas Gabungan dari Pusat untuk menyapu bersih jaringan mafia BBM yang diduga bermain dalam distribusi solar bersubsidi.

"Kami di DPR mati-matian memperjuangkan hak rakyat. Jangan sampai hasil perjuangan itu justru dirampok dan dinikmati mafia BBM," tegas Firman, Sabtu (18/7/2026).

Firman mengatakan, sejak awal dirinya telah mengingatkan bahwa perbedaan harga yang cukup tinggi antara solar untuk nelayan, BBM subsidi, dan BBM industri akan menjadi ladang empuk bagi para mafia apabila pengawasan tidak dilakukan secara ketat.

"Selisih harga yang sangat besar ini menjadi magnet bagi mafia. Kalau pemerintah lengah, solar subsidi pasti diselewengkan ke industri. Yang rugi nelayan, yang untung mafia," katanya.

Firman juga mengungkap adanya laporan mengenai dugaan keterlibatan sejumlah SPBU dalam praktik penyelewengan BBM. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak sekadar memberikan peringatan, melainkan menjatuhkan hukuman yang paling berat kepada pihak yang terbukti terlibat.

"Cabut izin SPBU yang bermain. Proses hukum pemiliknya. Kalau perlu sita seluruh aset hasil kejahatannya. Negara tidak boleh kalah oleh mafia BBM," ujar legislator dapil Jateng III ini.

Menurut Firman, kebijakan pemerintah menetapkan harga solar nelayan sebesar Rp15.000 per liter akan kehilangan makna apabila distribusinya dikuasai mafia. Ia mengingatkan, setiap liter BBM yang diselewengkan sama saja dengan merampas hak nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya di laut.

Firman pun mendesak Presiden dan pemerintah bertindak cepat dengan membentuk Satgas Gabungan dari Pusat yang melibatkan KKP, BPH Migas, Polri, TNI AL, serta unsur masyarakat untuk melakukan operasi besar-besaran di wilayah Pantura.

"Jangan beri ruang sedikit pun bagi mafia BBM. Tangkap aktor intelektualnya, bongkar jaringannya dari hulu sampai hilir, dan pastikan setiap tetes solar subsidi benar-benar sampai ke tangan nelayan, bukan ke kantong mafia," pungkasnya. ***