Usai Tawuran Matraman, DPRD DKI Minta Pengawasan Wilayah Diperketat

‎

‎"Semua unsur itu harus disinergikan. Jangan sampai kejadian seperti ini kembali kecolongan," kata Inggard, Selasa (28/7/2026).

‎

‎Ia menegaskan, pengurus RT dan RW, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, hingga camat harus bekerja secara terpadu untuk mengantisipasi potensi konflik yang dapat berkembang menjadi aksi tawuran.

‎

‎Selain memperkuat koordinasi lintas unsur, Inggard juga menyinggung hibah yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Menurutnya, dukungan anggaran tersebut harus dibarengi dengan penguatan fungsi pengawasan hingga ke tingkat lingkungan agar aparat mampu menjalankan langkah-langkah pencegahan secara maksimal.

‎

‎Ia juga mendorong peningkatan pengawasan terhadap pendatang maupun kelompok-kelompok yang berpotensi memicu konflik. Pendataan warga serta komunikasi yang lebih intensif antara aparat dengan pengurus RT dan RW dinilai menjadi langkah penting untuk mendeteksi potensi kerawanan sejak awal.

‎

‎"Dengan koordinasi yang baik, potensi tawuran seharusnya sudah bisa diketahui sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Jangan sampai ada semacam asap dibiarkan. Harusnya ini sudah terdeteksi," ujatnya.

‎

‎Di sisi lain, Inggard meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap para pelaku yang membawa senjata tajam dalam peristiwa tawuran di Matraman. Menurutnya, tindakan membawa senjata tajam merupakan pelanggaran hukum yang harus diproses, meski belum menimbulkan korban.

‎

‎Ia berharap, kepolisian menerapkan penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku. Jika diperlukan, koordinasi dengan TNI juga perlu diperkuat guna meningkatkan efektivitas pengamanan dan menjaga ketertiban masyarakat.

‎

‎"Bahkan sudah dilerai pun masih terjadi pembalasan dendam, bawa pakai alat-alat sajam. Maka perangkat-perangkat hukum harus bertindak tegas terhadap hal-hal tersebut," pungkasnya. ***