Pengguna Transportasi Umum Masih 6 Persen, DPRD DKI Minta Strategi Baru

‎

‎Peringatan tersebut disampaikan Legislator Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ade Suherman, saat pembahasan proyeksi kinerja PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

‎

‎Ade mengungkapkan, proyeksi pelanggan Transjakarta pada 2026 mencapai sekitar 438 juta perjalanan atau rata-rata 1,2 juta perjalanan per hari. Namun, jika dihitung berdasarkan pengguna aktif, jumlahnya diperkirakan hanya sekitar 600 ribu orang setiap hari.

‎

‎Bahkan, apabila digabungkan dengan pengguna MRT Jakarta dan LRT Jakarta, total pengguna transportasi publik harian diperkirakan baru sekitar 700 ribu orang atau sekitar enam persen dari total populasi Jakarta, termasuk komuter dari wilayah penyangga.

‎

‎"Pengguna aktif transportasi umum masih relatif kecil dibanding target yang ingin dicapai," kata Ade dalam keterangan tertulis, Selasa (28/7/2026).

‎

‎Ia mengingatkan, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) menargetkan 60 persen pergerakan masyarakat menggunakan transportasi umum pada 2030. Menurutnya, target tersebut hanya dapat dicapai melalui kebijakan transportasi yang terintegrasi dan konsisten.

‎

‎Ade juga menyoroti perlambatan pertumbuhan pelanggan Transjakarta. Setelah diproyeksikan mencapai 438 juta perjalanan pada 2026, target pelanggan pada 2027 hanya meningkat sekitar empat juta perjalanan atau kurang dari satu persen.

‎

‎"Kalau tren ini dibiarkan, target 60 persen pengguna transportasi umum pada 2030 akan semakin sulit tercapai," ujarnya.

‎

‎Menurut Ade, peningkatan kualitas layanan dan besarnya subsidi belum cukup untuk mendorong peralihan masyarakat dari kendaraan pribadi ke transportasi umum. Pemerintah dinilai perlu menerapkan strategi push and pull secara konsisten, yakni membatasi penggunaan kendaraan pribadi sekaligus meningkatkan daya tarik angkutan umum.

‎

‎Ia menilai alokasi anggaran Public Service Obligation (PSO) yang mencapai lebih dari Rp5 triliun untuk BUMD sektor transportasi harus dibarengi dengan kebijakan yang mendukung peningkatan jumlah pengguna.

‎

‎Salah satu kebijakan yang perlu dievaluasi, lanjut Ade, adalah pengecualian kendaraan listrik dari aturan ganjil-genap. Seiring meningkatnya jumlah kendaraan listrik, kebijakan tersebut dinilai perlu dikaji kembali, terutama terkait efektivitasnya dalam mengurangi kemacetan sekaligus mendorong penggunaan transportasi publik.

‎

‎Selain itu, Ade meminta Transjakarta menyusun kajian komprehensif mengenai efektivitas strategi push and pull. Kajian tersebut mencakup perluasan layanan Mikrotrans ke wilayah yang belum terlayani, peningkatan konektivitas antarmoda, hingga penyediaan akses pejalan kaki yang lebih baik menuju halte maupun stasiun.

‎

‎"Transportasi umum harus menjadi pilihan yang paling mudah, nyaman, dan efisien," tegasnya.

‎

‎Di sisi lain, Ade mengapresiasi proyeksi peningkatan pendapatan dan kontribusi dividen Transjakarta kepada Pemprov DKI Jakarta. Meski demikian, ia menegaskan peningkatan kinerja keuangan harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

‎

‎Ia memastikan Komisi B DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal efektivitas kebijakan transportasi agar penggunaan anggaran benar-benar mampu meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan bagi warga Jakarta. ***