Tampung Keluhan Kepala Daerah, DPR Evaluasi Skema Dana Bagi Hasil

JAKARTA - Keluhan kepala daerah terkait beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam memenuhi kewajiban gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) menjadi sorotan utama dalam rapat Komisi II DPR, Kamis (30/7/2026). Rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta ini melibatkan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI).

Hadir dalam agenda resmi tersebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menuturkan bahwa pertemuan ini diinisiasi untuk menampung masukan langsung dari para pimpinan daerah di tingkat kabupaten maupun kota.

"Hari ini kami ingin mendengarkan keluh kesah masalah yang mudah-mudahan bisa kita carikan solusinya pada level kabupaten/kota dulu. Nanti gubernur akan kita carikan waktu khusus di RDP dan RDPU yang lain," paparnya.

Ia membeberkan, selain mengkaji struktur belanja pegawai daerah, forum ini juga mendiskusikan topik remunerasi kepala daerah, skema dana bagi hasil, dan strategi optimalisasi pendapatan asli daerah. Rapat dengar pendapat ini merupakan kelanjutan dari audiensi pengurus asosiasi sebelumnya.

"Minggu lalu Ketua Umum APKASI beserta jajaran pengurus APKASI telah bertemu dengan Wakil Ketua DPR RI Kanda Prof Dr Sufmi Dasco Ahmad. Dan hasil dari pertemuan itu kira-kira kami tindak lanjuti melalui RDP dan RDPU hari ini. Karena itu kita beri apresiasi kepada APKASI yang telah menjadi inisiator pada pertemuan ini," terangnya.

Pihak legislatif turut meminta instansi pembina kepala daerah untuk memaparkan kebijakan strategis guna memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah secara komprehensif.

"Kami minta dari Kemendagri bisa merespons dengan memberikan kira-kira kondisi terkini terkait dengan kebijakan apa yang bisa kita tempuh untuk melakukan perbaikan-perbaikan ke depan agar hubungan pusat dan daerah ini semakin kuat. Geliat ekonomi di daerah bisa semakin baik," sambungnya.

Mengenai isu kepegawaian, ia secara khusus menekankan pentingnya menjaga postur anggaran agar alokasi belanja gaji tidak mengorbankan likuiditas keuangan daerah.

"Jangan sampai kemudian APBD kita tergerus dan kemudian tidak mampu membayar gaji mereka dan mereka terancam nasib dan masa depannya," tandasnya.***