Subsidi Transjakarta Tembus Rp4 Triliun, DPRD Mulai Evaluasi Tarif
 |
| Bus Transjakarta. (Ist). |
Jum'at, 31 Juli 2026 14:26 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- DPRD DKI Jakarta mulai mengkaji ulang skema tarif Transjakarta menyusul membengkaknya anggaran subsidi atau Public Service Obligation (PSO) yang kini mencapai sekitar Rp4 triliun.
Evaluasi dilakukan untuk memastikan subsidi transportasi publik tetap efektif sekaligus menjaga keberlanjutan layanan di tengah ekspansi jaringan TransJakarta.
Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh mengatakan, pembahasan tersebut menjadi bagian dari penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Menurut Nova, anggaran PSO Transjakarta terus meningkat, dari sekitar Rp3,8 triliun pada tahun sebelumnya menjadi sekitar Rp4 triliun. Kondisi itu mendorong DPRD untuk mengevaluasi efektivitas subsidi, termasuk kemungkinan penyesuaian tarif.
"Kami ingin melihat seberapa efektif penyesuaian tarif untuk mengurangi beban subsidi," kata Nova, Kamis (30/7/2026).
Ia menjelaskan, kajian tersebut juga mempertimbangkan semakin luasnya cakupan layanan Transjakarta, termasuk pengoperasian rute menuju Bandara Soekarno-Hatta serta pengembangan jaringan Transjabodetabek yang membutuhkan dukungan anggaran lebih besar.
Nova menegaskan evaluasi tarif tidak boleh membebani masyarakat. Menurutnya, kemampuan ekonomi warga harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
"Jangan sampai tarif melebihi kemampuan masyarakat," tegasnya.
Selain itu, kondisi daya beli masyarakat dan situasi lapangan kerja juga akan menjadi indikator penting sebelum pemerintah memutuskan adanya perubahan tarif.
Nova menilai transportasi umum harus tetap menjadi moda yang terjangkau agar masyarakat terus beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan massal. Karena itu, setiap penyesuaian tarif harus didasarkan pada kajian yang komprehensif, bukan semata-mata untuk mengurangi beban subsidi.
Ia mengungkapkan, tarif Transjakarta sendiri belum mengalami perubahan sejak 2007. Sementara itu, dalam hampir dua dekade terakhir, jaringan dan kualitas layanan terus berkembang dengan penambahan koridor, integrasi antarmoda, hingga perluasan layanan ke wilayah penyangga Jakarta.
Komisi B DPRD DKI Jakarta saat ini juga masih mendalami aspek regulasi yang dapat menjadi dasar penyesuaian tarif, baik melalui peraturan daerah (Perda) maupun peraturan gubernur (Pergub).
Nova memastikan belum ada keputusan final terkait perubahan tarif Transjakarta. Menurutnya, sikap resmi DPRD baru akan ditetapkan setelah seluruh kajian mengenai regulasi, kondisi fiskal daerah, efektivitas subsidi, serta dampaknya terhadap masyarakat selesai dilakukan. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | SEA Games, DKI Jakarta |
