Termakan Hoaks Suaka di Ceuta, 48.300 Migran Kembali ke Maroko

JAKARTA - Rumor mengenai program regularisasi atau amnesti migran di Spanyol memicu puluhan ribu orang melintasi perbatasan darat menuju Ceuta. AP News melaporkan pada Sabtu (1/8/2026), banyak imigran meyakini bahwa mereka dapat mengikuti program amnesti tersebut jika berhasil masuk ke Ceuta, sebuah miskonsepsi yang diperkuat oleh informasi keliru di media sosial.

Faktanya, program regulerisasi dari Pemerintah Spanyol hanya berlaku bagi migran tanpa dokumen yang sudah menetap di Spanyol sebelum 1 Januari 2026. Akibat informasi yang salah sasaran tersebut, sekitar 60.000 orang mencoba peruntungan melintasi laut dan darat. Dari jumlah itu, 48.300 orang akhirnya memilih kembali secara sukarela ke Maroko hingga Jumat (30/7/2026) sore karena menyadari realitas tidak sesuai dengan rumor yang beredar.

Gagal Menyeberang dan Faktor Ekonomi

Gelombang eksodus ini juga dipicu oleh tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan di luar kota-kota besar Maroko. Banyak migran berharap Ceuta menjadi pintu gerbang menuju negara-negara Uni Eropa lainnya untuk mencari pekerjaan.

Sebagian orang yang tidak berhasil masuk hanya bisa menyaksikan situasi dari atas bukit di Maroko. Jalur utama perbatasan terpantau tertutup rapat, membuat kelompok migran beralih menyusuri garis pantai mencari celah.

"Saya terlambat," keluh seorang migran asal Tangier, Brahim yang mendapati akses gerbang utama telah ditutup aparat.

Menteri Kebijakan Wilayah, Angel Victor Torres menyebutkan faktor lain yang mendasari lonjakan ini adalah putusan Mahkamah Agung Spanyol awal bulan ini. Putusan tersebut menyatakan migran yang dicegat di laut saat menuju Ceuta atau Melilla tidak bisa langsung ditolak di perbatasan. Kendati demikian, aturan itu tetap tidak meniadakan prosedur deportasi.

Dampak Perbatasan Negara Uni Eropa

Situasi di Ceuta berdampak langsung pada kebijakan perbatasan lintas negara di benua biru. Pemimpin negara-negara anggota Uni Eropa mendesak Pemerintah Spanyol segera menstabilkan eskalasi di wilayah otonom tersebut.

Italia merespons dengan mengumumkan penangguhan sementara Perjanjian Schengen dengan Spanyol. Keputusan ini memengaruhi lalu lintas perjalanan udara dan laut kedua negara, langkah yang dikritik oleh Pemerintah Spanyol sebagai pelanggaran atas kesepakatan Uni Eropa. Di utara, Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez meningkatkan jumlah polisi perbatasan lima kali lipat mulai Sabtu (1/8/2026), diiringi penguatan patroli udara dan kereta api.***