DPRD DKI Minta Rencana TransJakarta Kelola Transportasi Laut Dikaji Matang
![]() |
| Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hengky Wijaya. (Ist). |
Jum'at, 14 Agustus 2026 13:38 WIB
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
Penulis: Muhammad Rifandi Fahrezi
JAKARTA- Komisi B DPRD DKI Jakarta meminta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunda rencana perluasan layanan transportasi laut oleh PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) di Kepulauan Seribu.
Dewan menilai rencana tersebut perlu didukung kajian yang matang dan komprehensif agar tidak menambah beban keuangan badan usaha milik daerah (BUMD).
Sekretaris Komisi B DPRD DKI Jakarta, Hengky Wijaya mengatakan, TransJakarta sebaiknya terlebih dahulu menyelesaikan berbagai persoalan operasional transportasi darat sebelum memperluas layanan ke wilayah perairan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah tingginya beban Public Service Obligation (PSO) TransJakarta. Berdasarkan data subsidi TransJakarta, pendapatan PSO dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2026 ditargetkan mencapai Rp4,87 triliun. Hingga Juli 2026, realisasinya tercatat Rp2,49 triliun.
"Beban Public Service Obligation (PSO) masih sangat tinggi. Dengan kajian yang belum matang ini, kami berharap ditunda dulu sampai kajiannya benar-benar siap," kata Hengky di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Menurut Hengky, ekspansi ke sektor transportasi laut harus dilakukan dengan perhitungan teknis, finansial, dan operasional yang jelas. Tanpa kajian tersebut, rencana ekspansi dikhawatirkan justru menimbulkan kerugian bagi TransJakarta dan pada akhirnya menjadi beban keuangan daerah.
"Jangan sampai nanti malah terjadi kerugian yang lebih besar sehingga beban ditimpakan ke TransJakarta. Jangan sampai gara-gara gebrakan baru justru merugikan perusahaan yang sudah sehat," tegasnya.
Meski meminta penundaan, Hengky menegaskan pihaknya mendukung pengembangan transportasi air di Kepulauan Seribu. Menurut dia, peningkatan konektivitas transportasi sangat dibutuhkan masyarakat kepulauan yang masih menghadapi keterbatasan mobilitas.
Karena itu, ia meminta TransJakarta menyusun analisis kelayakan secara menyeluruh sebelum mengambil alih atau memperluas pengelolaan layanan transportasi laut.
"Kita minta kajiannya yang lebih jelas. Jangan sampai kita salah langkah. Kalau kajiannya sudah beres semua, kita dukung 100 persen," ujar politikus PKB tersebut.
Selain transportasi laut, Hengky mendorong Pemprov DKI mempercepat integrasi transportasi darat, khususnya antara LRT, MRT, dan TransJakarta. Integrasi jaringan tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kemudahan mobilitas warga sekaligus mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.
"Harapan kita, ini bisa segera diintegrasikan di seluruh jaringan sehingga masyarakat berbondong-bondong memakai transportasi umum dan tidak bawa kendaraan pribadi lagi. Layanan umum kita sudah bagus dan murah, ini akan mengurangi kemacetan secara signifikan," pungkasnya. ***
| Editor | : | Senopati Ukoro |
| Kategori | : | Badminton, SEA Games, DKI Jakarta |













