Aboe Bakar: 81 Tahun Merdeka, Saatnya Berdaulat Dalam Sektor Strategis

JAKARTA - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) tepatnya Senin, 17 Agustus 2026, menjadi momentum krusial bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen nasional.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Habib Aboe Bakar Alhabsyi, mengapresiasi tinggi tema resmi yang diusung tahun ini, yaitu "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". Menurutnya, tema tersebut mengonfirmasi pekerjaan rumah besar bangsa yang belum sepenuhnya tuntas.

"Tema ini menegaskan bahwa kemerdekaan sejati harus tecermin pada kemandirian bangsa dan kesejahteraan yang dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak boleh terjebak dalam seremonial belaka," ujar Habib Aboe Bakar kepada media, Minggu (16/8/2026).

Legislator asal Kalimantan Selatan ini menggarisbawahi bahwa arti kedaulatan di era modern telah bergeser dan cakupannya jauh lebih luas. Indonesia tidak bisa lagi sekadar berpuas diri dengan pengakuan wilayah secara hukum internasional jika kebutuhan dasarnya masih bergantung pada pihak luar.

"Kedaulatan bukan sekadar pengakuan teritorial, melainkan kemandirian penuh di sektor pangan, energi, dan teknologi," tegasnya.

Pada sektor pangan, Habib Aboe Bakar memberikan sorotan tajam mengenai konsep ketahanan yang selama ini dijalankan. Ia menilai ketersediaan pasokan di pasar tidak akan berarti apa-apa apabila masyarakat tidak memiliki kemampuan secara finansial untuk mengaksesnya.

"Pada sektor pangan, kedaulatan berarti kemandirian pangan dengan harga yang terjangkau. Termasuk adanya kemampuan daya beli masyarakat. Sehingga pangan murah saja tidak cukup, namun harus ada kemampuan atau daya beli rakyat. Apa gunanya barang ada di pasar kalau rakyat tidak punya uang untuk membelinya?" kata Habib Aboe Bakar.

Selain pangan, sektor energi tak luput dari perhatiannya. Ia mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan persoalan klasik pemadaman listrik berkala yang masih menghantui wilayah luar Jawa khususnya Kalimantan Selatan, serta menjamin keadilan harga energi bagi masyarakat prasejahtera.

"Sedangkan kemandirian energi berarti tidak boleh lagi ada byar pet, dengan harga token listrik yang ramah untuk kantong rakyat. Selain itu, tidak ada lagi antrean BBM yang mengular di SPBU. Harus ada jaminan ketersediaan bahan bakar di lapangan dengan harga yang tetap terjangkau," lanjut pria yang akrab disapa Habib ini.

Terakhir, ia menyoroti urgensi penguasaan teknologi. Menurutnya, inovasi teknologi harus bergerak secara paralel, baik untuk mendongkrak ekonomi rakyat di sektor agraria maupun untuk memperkuat sistem pertahanan pertahanan negara.

"Di sisi lain, harus ada kemandirian teknologi. Mulai dari teknologi sederhana tepat guna yang bisa dimanfaatkan langsung oleh petani, peternak, maupun nelayan kita di desa-desa, hingga teknologi dengan kompleksitas tinggi seperti alat utama sistem senjata (alutsista) kita. Sudah saatnya kita memproduksi dan menggunakan karya anak bangsa sendiri," pungkasnya. ***