Bantah Klaim Mansour Abbas, Perdana Menteri Israel Tolak Rekonsiliasi Damai

JAKARTA - Konstelasi politik internal Israel kian dinamis menjelang pemilihan umum parlemen. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kembali menyatakan penolakan mutlak terhadap berdirinya negara Palestina, baik di wilayah Gaza maupun Tepi Barat.

Penolakan ini merupakan reaksi atas pernyataan Ketua United Arab List, Mansour Abbas yang menyuarakan bahwa entitas Palestina telah mendapatkan pengakuan global.

Bantahan Tegas Petahana

Menanggapi desakan tersebut, Netanyahu memastikan arah kebijakan pemerintahannya tidak akan berubah. Baginya, kedaulatan di wilayah yang disengketakan tetap berada di bawah kendali Israel.

"Selama saya masih menjabat sebagai perdana menteri, tidak akan ada negara Palestina yang dikendalikan Iran, baik di Gaza maupun di Yudea dan Samaria," paparnya, Sabtu (22/8/2026).

Sebelumnya, saat berpidato di konferensi umum partai di Kota Tayibe, Abbas mendorong terwujudnya rekonsiliasi damai secara menyeluruh. Ia secara khusus meminta keterlibatan AS dan Israel dalam proses pengakuan kedaulatan tersebut.

"Negara Palestina sudah ada, dan dunia mengakuinya," tukasnya.

Tantangan Elektabilitas Koalisi

Narasi tegas yang dibangun Netanyahu diyakini tidak lepas dari tekanan politik menjelang pemilu (27/10/2026). Laporan jajak pendapat Channel 13 yang dipublikasikan (19/8/2026) memperlihatkan tren penurunan dukungan bagi kubu pemerintah.

Koalisi partai sayap kanan dan ultra-Ortodoks diproyeksikan hanya mampu meraih 51 kursi, tertinggal 10 kursi dari syarat mayoritas parlemen. Lebih jauh, Partai Likud yang dipimpin Netanyahu diperkirakan turun drastis menjadi kisaran 20 kursi dari sebelumnya 32 kursi. Tekanan elektabilitas ini menempatkan arah kebijakan perang dan pembentukan negara Palestina di bawah sorotan tajam. ***