'Banyak Keluar Uang', Purbaya Soroti Akurasi Data Kesejahteraan BPS

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuntut perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Langkah ini diambil menyusul adanya keluhan dari masyarakat menengah ke bawah yang masuk ke dalam kategori sejahtera.

Purbaya memastikan pemerintah sedang melakukan evaluasi agar penetapan kelompok kesejahteraan masyarakat menjadi lebih presisi.

"Sedang diperbaiki itu DTSEN-nya," ujar Purbaya usai menghadiri sidang debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).

Anggaran Capai Triliunan Rupiah

Guna mendukung pelaksanaan sensus dan penyempurnaan DTSEN, pemerintah telah mengucurkan anggaran yang signifikan. Purbaya berharap kualitas data tahun depan dapat meningkat seiring dengan pemenuhan anggaran tersebut.

"Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini. Jadi DTSEN sama sensus itu kalau enggak salah hampir Rp7 triliun lebih sedikit," ungkapnya.

Purbaya menjelaskan bahwa BPS sempat meminta penambahan anggaran pada awal tahun 2026. Pemerintah kemudian memenuhi permintaan itu dengan target kualitas data yang lebih mumpuni.

"Kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus. Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik," tambahnya.

Risiko Salah Sasaran Subsidi

Polemik pemeringkatan ini mengemuka ketika sejumlah warga menengah ke bawah mendapati diri mereka berada di desil 9 dan 10. Posisi tersebut mengkategorikan mereka sebagai kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan tinggi.

Kondisi ini berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap program pemerintah, termasuk penerimaan bantuan sosial (bansos) dan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Bukan Ukuran Tunggal

Menanggapi situasi tersebut, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti memberikan penjelasan resmi. Ia menyebut penentuan desil tidak semata-mata mengacu pada besaran gaji bulanan

Desil merupakan peringkat relatif kondisi sosial ekonomi sebuah keluarga jika dibandingkan dengan keluarga lainnya berdasarkan sejumlah indikator.

"Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi," terang Amalia, Jumat (21/8/2026).

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar angka desil tidak dijadikan patokan satu-satunya dalam menilai kemiskinan. "Angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga," tutupnya.***