KPBI Dorong Pelindo Jadi Barometer Reformasi Ketenagakerjaan BUMN

 

Menurutnya, capaian tersebut tidak hanya ditopang oleh investasi infrastruktur, modernisasi terminal, dan transformasi digital, tetapi juga oleh puluhan ribu pekerja yang memastikan kegiatan kepelabuhanan berjalan aman, lancar, dan produktif.

 

"Pekerja merupakan bagian penting dari keberhasilan transformasi Pelindo. Mereka menjalankan berbagai fungsi, mulai dari pelayanan kapal, bongkar muat, operasional terminal, pemeliharaan fasilitas, keamanan hingga fungsi pendukung lainnya," kata Ilhamsyah, dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (29/8/2026).

 

Ilhamsyah menjelaskan, pembahasan mengenai sumber daya manusia (SDM) tidak seharusnya ditempatkan sebagai persoalan sekunder dalam agenda transformasi perusahaan. Sebab, teknologi dan infrastruktur pada akhirnya tetap membutuhkan manusia yang memiliki kompetensi dan pengalaman untuk mengoperasikan serta menjaga keberlangsungan sistem.

 

Dalam konteks tersebut, Ilhamsyah menyoroti penggunaan pekerja alih daya atau outsourcing. Persoalan utama bukan sekadar boleh atau tidaknya outsourcing digunakan, melainkan apakah model tersebut masih tepat jika diterapkan dalam jangka panjang pada pekerjaan yang bersifat permanen dalam aktivitas perusahaan.

 

Hal itu dinilai relevan dengan karakter industri kepelabuhanan yang membutuhkan pengalaman, kompetensi, kedisiplinan, dan pemahaman terhadap sistem operasional yang tidak dapat dibangun dalam waktu singkat.

 

"Semakin lama seseorang bekerja dan semakin dalam pengetahuannya terhadap proses bisnis perusahaan, semakin besar pula nilai pengalaman yang dimilikinya bagi organisasi. Untuk itu, pekerja yang telah bertahun-tahun menjalankan fungsi yang sama tidak semestinya hanya dilihat sebagai angka dalam struktur biaya," terangnya.

 

Menurutnya, kepastian hubungan kerja juga memiliki kaitan dengan produktivitas. Pekerja yang memiliki kepastian karier dinilai memiliki ruang lebih besar untuk membangun rasa memiliki, tanggung jawab, dan komitmen terhadap perusahaan.

 

Terlebih, aktivitas kepelabuhanan memiliki tingkat kompleksitas dan risiko keselamatan yang tinggi karena melibatkan kapal, alat berat, peti kemas, kendaraan, serta aktivitas manusia dalam skala besar.

 

"Pengalaman dan pemahaman terhadap lingkungan kerja merupakan modal penting untuk mencegah kesalahan dan kecelakaan," bebernya.

 

Ia meminta perusahaan tidak melihat efisiensi tenaga kerja hanya berdasarkan besarnya biaya yang dapat ditekan dalam satu periode anggaran. Perhitungan jangka panjang perlu memasukkan berbagai komponen, seperti biaya rekrutmen, pelatihan, pergantian tenaga kerja, adaptasi terhadap sistem kerja, hilangnya pengalaman, hingga biaya administrasi dan pengelolaan perusahaan alih daya.

 

"Efisiensi seharusnya diukur dari kemampuan perusahaan memperoleh produktivitas, kualitas, keselamatan, dan kesinambungan operasional dengan biaya yang rasional," jelasnya.

 

Ia menuturkan, persoalan retensi sumber daya manusia juga dinilai tidak kalah penting. Pekerja yang sudah lama berada dalam lingkungan Pelindo memiliki pemahaman terhadap karakteristik operasional, prosedur keselamatan, pola kerja, hingga persoalan lapangan yang belum tentu seluruhnya tertuang dalam buku manual.

 

Jika pekerja berpengalaman terus menghadapi ketidakpastian hubungan kerja, perusahaan berisiko kehilangan pengetahuan dan pengalaman yang telah terbentuk selama bertahun-tahun.

 

"Ketika pekerja keluar, perusahaan kembali harus mengeluarkan waktu dan biaya untuk mendapatkan serta membentuk tenaga kerja baru," ucapnya.

 

Ia menyebut, reformasi ketenagakerjaan juga menjadi bagian dari tata kelola perusahaan yang berkelanjutan. Sebagai BUMN, Pelindo dinilai tidak cukup hanya mengejar keuntungan dan efisiensi, tetapi juga perlu memastikan pertumbuhan perusahaan berjalan sejalan dengan tata kelola yang baik, kepatuhan terhadap regulasi, dan penciptaan pekerjaan yang layak.

 

Kepastian hubungan kerja, lanjut Ilhamsyah, juga memberikan dampak sosial bagi pekerja. Penghasilan yang lebih stabil dan hubungan kerja yang lebih pasti dapat membantu pekerja merencanakan kehidupan keluarga, memperoleh akses pembiayaan, serta membangun masa depan secara lebih terukur.

 

Meski demikian, Ilhamsyah menegaskan, reformasi ketenagakerjaan tidak berarti seluruh pekerja outsourcing harus serta-merta diangkat menjadi pekerja tetap.

 

"Kebijakan semacam itu harus mempertimbangkan kebutuhan organisasi, karakter pekerjaan, kompetensi pekerja, kondisi keuangan perusahaan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan," ujarnya.

 

Ia menginginkan, Pelindo harus memulai langkah melalui evaluasi menyeluruh terhadap jenis pekerjaan yang menggunakan tenaga alih daya, masa kerja pekerja, kebutuhan organisasi, serta kontribusi dan kompetensi masing-masing pekerja.

 

Untuk pekerjaan yang secara nyata menjadi bagian permanen dan strategis dari proses bisnis perusahaan, Pelindo dinilai dapat mempertimbangkan penguatan status kepegawaian secara bertahap sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

 

Pendekatan bertahap tersebut dinilai lebih realistis dibandingkan melakukan perubahan status secara serentak. Perusahaan tetap dapat menjaga efisiensi, sementara pekerja memiliki jalur kepastian yang lebih jelas.

 

"Pelindo dapat mempertahankan pekerja berpengalaman yang selama ini telah menjadi bagian dari operasional perusahaan," imbuhnya.

 

Ilhamsyah menuturkan, langkah tersebut sekaligus dapat menjadi contoh penerapan hubungan industrial yang lebih sehat di lingkungan BUMN. Dunia usaha membutuhkan fleksibilitas untuk menjaga daya saing, sedangkan pekerja membutuhkan kepastian dan perlindungan. Kedua kepentingan tersebut tidak semestinya selalu ditempatkan sebagai sesuatu yang bertentangan.

 

Pelindo, kata dia, memiliki posisi strategis untuk menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dapat berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas hubungan industrial.

 

"Investasi terbesar sebuah perusahaan bukan hanya pelabuhan modern, alat bongkar muat maupun teknologi digital. Investasi terbesar adalah manusia yang membuat seluruh sistem tersebut bekerja," paparnya.

 

Ia menambahkan, infrastruktur dapat dibangun dengan modal dan teknologi dapat diperoleh melalui investasi. Namun, loyalitas, pengalaman, rasa memiliki, dan komitmen pekerja membutuhkan proses panjang untuk tumbuh melalui hubungan kerja yang sehat dan berkeadilan.

 

Ilhamsyah menyampaikan, sudah saatnya Pelindo mengambil langkah lebih visioner dalam reformasi ketenagakerjaan. Langkah tersebut bukan semata-mata untuk memenuhi tuntutan pekerja atau merespons tekanan publik, melainkan bagian dari strategi bisnis untuk membangun perusahaan yang produktif dan berkelanjutan.

 

Jika Pelindo berani memulai evaluasi dan secara bertahap memberikan kepastian lebih besar kepada pekerja yang selama ini menjalankan pekerjaan permanen dan strategis, langkah tersebut diyakini dapat memperkuat hubungan industrial sekaligus menunjukkan bahwa BUMN mampu memadukan efisiensi, produktivitas, kepatuhan hukum, perlindungan pekerja, dan tanggung jawab sosial.

 

"Pelindo diharapkan tidak hanya menjadi pemimpin dalam transformasi sektor kepelabuhanan, tetapi juga dapat menjadi contoh dalam reformasi ketenagakerjaan di lingkungan BUMN," pungkasnya. ***