Bahas Rekrutmen dan Karhutla, Panglima Jilah Temui Presiden Prabowo

JAKARTA - Aspirasi masyarakat adat Dayak terkait batas persyaratan penerimaan aparat keamanan menjadi bahasan di Istana Kepresidenan Jakarta. Panglima Jilah mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar warga Dayak yang bertato tetap diperbolehkan mendaftar sebagai calon anggota TNI maupun Polri.

Presiden Prabowo menerima usulan tersebut didampingi oleh Mensesneg Prasetyo Hadi serta Seskab Teddy Indra Wijaya. Dialog berfokus pada keinginan warga lokal Kalimantan untuk turut serta menjadi abdi negara meski terbentur aturan fisik terkait tato.

Akses Mengabdi Bagi Warga Adat

Tato bagi suku Dayak merupakan bagian dari identitas kebudayaan dan adat istiadat yang sudah turun-temurun. Seskab Teddy menjelaskan bahwa hal ini menjadi pertimbangan bagi pemerintah terkait penyesuaian aturan rekrutmen institusi keamanan.

"Keinginan warga Dayak untuk masuk menjadi anggota TNI-Polri, persyaratannya disesuaikan kembali, misalnya penggunaan tato bagi suku adat," jelasnya, Sabtu (29/8/2026).

Kolaborasi Pengendalian Karhutla

Lebih lanjut, dialog beralih pada isu kelestarian alam dan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Panglima Jilah memastikan keterlibatan aktif masyarakat adat dalam mengawasi lingkungan sekitar.

Langkah edukasi terus disalurkan melalui para tokoh adat untuk mencegah praktik pembakaran lahan secara ilegal. Tokoh adat dinilai mampu memberikan pemahaman yang lebih mudah diterima oleh masyarakat akar rumput.

Teddy menuturkan bahwa sinergi antara pemerintah dan masyarakat adat merupakan solusi jangka panjang dalam menekan angka karhutla di Kalimantan. "Bagi masyarakat adat, menjaga alam adalah bagian dari menjaga kehidupan. Karena itu, kolaborasi pemerintah dan masyarakat menjadi kunci untuk mencegah serta menangani karhutla secara bersama," pungkasnya.***