Kemenkeu Usulkan Anggaran Rp49,8 Triliun, Transformasi Pendidikan Jadi Sorotan

JAKARTA - Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengusulkan alokasi dana sebesar Rp49,8 triliun untuk pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2027 dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (7/9/2026). Alokasi anggaran tersebut disiapkan untuk mengakselerasi layanan publik, menjaga stabilitas ekonomi nasional, serta menyokong program pendidikan digital yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Dari total keseluruhan pagu, sektor pelayanan umum mendapatkan porsi paling jumbo yakni Rp45,50 triliun. Selanjutnya, kementerian mengalokasikan Rp3,99 triliun untuk fungsi pendidikan dan Rp300,44 miliar untuk memperkuat fungsi ekonomi.

Purbaya menyampaikan bahwa komponen pendidikan menjadi salah satu prioritas yang sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 mengenai revitalisasi sarana pendidikan. Pada Rabu (12/8/2026) lalu, ia telah meninjau langsung efektivitas penggunaan Interactive Flat Panel (IFP) atau papan edukasi digital di beberapa sekolah setingkat SMP dan SMA di Jakarta.

"Saya tadi ingin melihat bagaimana pemakaian papan edukasi digital atau brite panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah," jelasnya.

Setelah mengikuti langsung sesi pembelajaran di dua kelas selama kurang lebih setengah jam, Purbaya meyakini bahwa sarana digital tersebut sangat membantu peserta didik dalam memahami materi pembelajaran yang selama ini dianggap menantang.

"Ternyata saya saksikan tadi, saya ikuti kelasnya, duduk setengah jam di dua kelas. Itu amat efektif, membuat mata pelajaran yang sulit bisa diajarkan dengan relatif mudah ke murid-muridnya," terangnya.

Melihat dampak positif tersebut, ia menargetkan agar perluasan fasilitas interaktif ini dapat merata di seluruh daerah, meski pelaksanaannya harus dilakukan secara bertahap menyesuaikan kesanggupan finansial negara.

"Cuma kalau saya pikir, masih kurang. Idealnya ada satu kelas, satu, secara bertahap nanti ke depan. Jadi program ini amat baik dan patut dilanjutkan," tambahnya.

Selain komitmen di sektor pendidikan, usulan anggaran senilai Rp49,8 triliun itu juga difokuskan untuk memperkuat sistem manajemen kementerian, memoles kebijakan fiskal, dan mendukung hilirisasi industri. Porsi terbesar dalam struktur program kementerian dialokasikan untuk dukungan manajemen yang mencapai Rp45,81 triliun, disusul pengelolaan penerimaan negara sebesar Rp3,62 triliun, serta pengelolaan kekayaan negara senilai Rp267,58 miliar.

"Alokasi ini diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan dalam menjaga stabilitas fiskal, memperkuat layanan publik, serta mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya di hadapan para wakil rakyat.***